Wapres Ma’ruf Amin : Aspek Pelayanan Publik Merupakan Inti dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.

Penghargaan untuk pemerintah daerah yang memperoleh nilai AKIP AA dan A tahun 2023 diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, pada Rabu 6 Desember 2023, di BNDCC Kawasan Pariwisata The Nusa Dua, Badung, Bali.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. 

"Kita harapkan hal ini semakin mendekatkan kita pada cita-cita menuju birokrasi berkelas dunia.  
Alhamdulillah, menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, kini sudah banyak perubahan yang berarti," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya.

Persentase Instansi Pemerintah yang mencapai Nilai Indeks RB dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “Baik” ke atas semakin meningkat.

Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor strategis.

"Menjadi kebanggaan pula, bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI) menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara," ungkap Wapres.

Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022, berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023. 

Sejumlah capaian tersebut menurut Wapres Ma'ruf Amin hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. 

Baca juga: Kelurahan Kapal Jadi Sasaran Disdukcapil Badung Untuk Laksanakan Jemput Bola KTP-El

Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

Saat ini, implementasi RB di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih menuntut upaya kita bersama.

Data dari KemenPAN-RB mencatat kurang lebih 32 persen, atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori “Baik”. 

"Angka ini adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian/lembaga yaitu sekitar 92 persen, dan pemerintah provinsi sekitar 88 persen," ucap Wapres Ma'ruf Amin.

Persoalan lainnya adalah meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya.

"Kemudian, kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan," ungkap Wapres Ma'ruf Amin.

Menurut Wapres perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal.

Saya ingin menyoroti perkembangan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi DKI.

Aspek pelayanan publik merupakan inti dari pelaksanaan RB. 

Baca juga: Kumpulan Arti Mimpi Anjing, Perntanda Baik! Anda akan Segera Menjadi Orang Tua, Berbahagialah!

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus dipastikan agar seluruh kabupaten/kota memiliki MPP.

"Hingga saat ini telah terbangun 175 MPP, sementara di tahun 2024 diharapkan akan terbangun lagi 156 MPP baru. Saya mendapat laporan bahwa kehadiran MPP mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan dan masyarakat," jelas Wapres Ma'ruf Amin.

Daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau, atau memiliki nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mempunyai MPP.

Secara khusus, saya mengapresiasi MenPAN-RB, Kementerian/Lembaga, dan 175 Kepala Daerah yang telah berkomitmen menyelenggarakan MPP.

Saya minta agar pelaksanaan MPP ini terus dikawal, sehingga masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. 

"Saya juga harapkan akselerasi pengembangan MPP ke arah MPP digital, yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem. Dengan demikian, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja," tutur Wapres Ma'ruf Amin.

Proses transformasi digital ini penting untuk menjembatani apa yang diharapkan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. 

Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif.

Sebagai arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, saya minta Menteri PAN-RB bersama Kementerian/Lembaga terkait, para gubernur, bupati dan wali kota, untuk memastikan tercapainya tujuan RB, efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas, dengan fokus pada empat hal.

Pertama, pastikan keberhasilan pencapaian Indeks RB dan Indeks SAKIP, serta instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan. Perhatikan indikasi antara lain penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat. 

Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seluruh instansi pusat dan daerah agar terus tingkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.  

Selanjutnya, lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. 

"Terakhir, percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya terkait pengembangan MPP Digital. Pembangunan MPP bukan sekadar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Penyerahan penghargaan hasil evaluasi AKIP, RB, dan ZI ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Disamping sebagai agenda dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian RB pemerintah selama tahun 2023 dan memberikan motivasi kepada instansi untuk selalu berbenah melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penyerahan hasil evaluasi tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan RBXperience yang dilaksanakan pada 5-6 Desember dengan agenda hari pertama coaching clinic, peer teaching, serta talk show bersama para praktisi terbaik kebijakan RB di Indonesia. 

Hari pertama kemarin diisi dengan kegiatan asistensi yang akan dibuka oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. 

Tema RBXperience tahun 2023 adalah ‘Dari Visi Menjadi Aksi, RB Berdampak untuk Indonesia Maju’. 

Pelaksanaan RBXperience termasuk penyerahan hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan lesson learnt dari K/L/D untuk mempercepat peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintahan. 

Beberapa best practice dalam percepatan implementasi RB Tematik akan dihadirkan untuk nantinya dapat direplikasi strategi implementasinya dalam penanganan isu kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penerapan administrasi pemerintahan secara digital.

Hadir turut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin pada kegiatan RBXperience di Nusa Dua, Menpan-RB Azwar Anas, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Hadir juga Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa dan Arif Rahmansyah Marbun. (*)