Paguyuban Masyarakat Terdampak Gelar Aksi Damai di Desa Antosari Selemadeg Barat

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Paguyuban masyarakat terdampak tol Gilimanuk-Mengwi kembali menggelar aksi damai.

Rencana pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi, masih gabeng (belum jelas).

Sehingga kembali paguyuban masyarakat terdampak yang dikomandoi oleh Forum Perbekel Masyarakat Terdampak menggelar aksi di Jalan Antosari-Pupuan atau tepat di banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Minggu 14 Januari 2024.

Dari pantauan, puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat terdampak mendirikan baliho baliho.

Yang isinya ialah mempertanyakan kelanjutan proses ganti untung atas pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi.

Sekitar pukul 10.30 Wita aksi damai itu digelar.

Dan sempat warga berorasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Forum Perbekel, Nyoman Arnawa, yang meminta supaya ada titik terangan dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan

Ketua Forum Perbekel, Nyoman Arnawa mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan merupakan aksi damai.

Hal ini, dilakukan sebagai upaya untuk pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Joko Widodo dan Menteri PUPR RI segera memastikan pembebasan lahan yang pada 2024 ini dilakukan.

Baca juga: Kecelakaan Tunggal di Sutayasa Jalur Singaraja-Sudaji, Korban Diduga Tabrak Tiang Telepon

Karena pembebasan lahan itu tidak diputuskan menggunakan anggaran Pemerintah. Singkatnya, tidak bisa menggunakan pembiayaan swasta.

Itu sesuai dengan hasil dari pertemuan di Kuta 2023 lalu.

Dimana ditegaskan bahwa Pembuatan Jalan Toll Gilimanuk Mengwi akan tetap berjalan karena merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN). Namun hingga saat ini tidak ada kepastian tersebut.

Apalagi, dalam aturan lahan yang sudah dipetok itu sudah diblok. Yang artinya lahan warga itu tidak bisa diagunkan dan tidak bisa dijual.

Apalagi dalam pertemuan tidak ada perubahan gambar trase.

“Ketika di petokan itu terjadi perubahan psikologis masyarakat. Dan masyarakat sudah banyak membantu pemerintah untuk pembangunan proyek (tol) ini. Kami mendorong supaya diberikan jawaban yang pasti dan tegas terkait pembebasan lahan ganti untung ini,” ucapnya.

Apalagi, dalam aturan petok itu masyarakat ini menjadi ragu-ragu ketika harus memperbaiki tidak berani.

Menanam atau menggarap lahan pun tidak berani.

Dan pihaknya juga akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo nantinya.

“Ini sudah bukan setuju atau tidak setuju. Masyarakat ini sudah banyak membantu untuk kepentingan negara ini. Tapi kenapa pembebasan lahan ini belum ada kepastian,” tegasnya.

Sebelumnya, berkaca dari pertemuan di Kuta, kata Arnawa sebelumnya, bahwa secara formal proyek ini akan diajukan ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Perekonomian mendapatkan dukungan dana Rp 6 hingga 7 Trilium untuk dana UGR.

Ini menjadi prioritas untuk progress percepatan Dana Pembebasan Lahan warga yang tanahnya terdampak.

Kemudian dalam notulensi itu, sambungnya, calon Investor untuk mendukung pembuatan Infrastruktur, akan dilakukan tender atau pelelangan ulang yang akan dilakukan mulai bulan November 2023 sampai dengan Juni 2024.

Sudah disampaikan bahwa sudah ada beberapa badan usaha yang tertarik untuk ikut. 

Namun, pembebasan lahan hingga saat ini belum ada kejelasan. Maka dari itu, aksi inilah yang kemudian dilakukan.

“Karena sampai Januari ini belum ada informasi pembebasan lahan. Kenapa kami tujukan ke Presiden dan Menteri PUPR. Hal itu karena mereka yang berwenang atau pemilik kebijakan tertinggi,” tegasnya.

Sejatinya, lanjut dia, paguyuban berharap ketika ini adalah proyek PSN, maka tentunya pemerintah dan instansi terkait juga akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat terdampak.

Supaya masyarakat tidak cemas.

Karena ini merupakan langkah terakhir dari forum Perbekel berada di tengah masyarakat. Ketika tidak ada kejelasan maka forum Perbekel akan menarik diri.

“Kami tetap akan sampaikan ini ke pusat (Presiden dan Menteri PUPR) dan membawa hal ini ke PJ Gubernur,” bebernya.(*)