Harga Beras di Bali

Soal Lonjakan Harga Beras, Dewan Gianyar :Ini Sebuah Kegagalan Pemerintah Pusat

Soal Lonjakan Harga Beras, Dewan Gianyar Nilai Kegagalan Pemerintah Pusat

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Fenty Lilian Ariani
Istimewa
Ketua Komisi 3 DPRD Gianyar, I Putu Gede Pebriantara 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Ketua Komisi 3 DPRD Gianyar, I Putu Gede Pebriantara prihatin terhadap harga beras yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2023 hingga awal 2024 ini.

Sebab kondisi tersebut berdampak pada melemahkan daya beli masyarakat.

Hal itu dikarenakan kenaikan harga beras ini berimbas pada harga komoditi lainnya, sementara penghasilan mereka tetap atau tidak bertambah.

Bahkan jauh dari itu, politikus PDIP asal Sukawati tersebut melihat, lonjakan harga komotitas ini telah berpengaruh atas melemahkan mata uang rupiah.

Dimana per 29 Januari 2024 pukul 12.02 Wita, 1 USD setara dengan Rp 15.832,15 atau mendekati Rp 16 ribu.

"Kenaikan harga ini berimbas pada nilai rupiah. Sepanjang sejarah nilai rupiah tidak pernah sampai Rp 16 ribu per USD. Jadi, saya melihat ada kesalahan kebijakan (pemerintah pusat) terkait persoalan ini," ujar Pebri, Senin 29 Januari 2024.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat segera mengambil kebijakan dalam menekan harga beras yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah melakukan intervensi pasar. 

"Harus ada intervensi pasar yang dilakukan pemerintah pusat. Apalagi dekat-dekat Pemilu seperti ini. Dengan kenaikan harga ini, saya melihat ini sebuah kegagalan pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan harga beras tinggi tajam seperti sekarang," ujar Pebri.

Baca juga: DKLH Bali Prediksi Musim Hujan di Bali Sampai Maret 2024 


"Pada saat pandemi covid-19 lalu, harga beras di sekitaran Rp 10 ribu per kilogram, dan sekadang terus naik hingga kisaran harga Rp 15-16 ribu. Ini mencerminkan kegagalan pemerintah pusat," tandasnya.

Pebri kembali menegaskan bahwa persoalan melonjaknya harga beras ini murni kegagalan pemerintah pusat.

Sebab, pemerintah daerah  dalam hal ini hanya bisa melakukan pengawasan pada pasar, supaya tidak ada permainan di tengkulak.

"Kami berharap agar pemerintah pusat segera mengambil sikap. Karena apa, karena ini bukan barang baru lagi, kenaikan ini sudah sejak satu tahun sudah menjadi kekhawatiran masyarakat. Karena harga beras begitu tinggi, otomatis mempengaruhi daya beli atau kesejahteraan masyarakat,"

"Sebeb pendapatan mereka tetap seperti dulu, namun harga kebutuhan pokok masyarakat begitu melambung," tandasnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved