Dewan Bangli Minta Perbaikan Jalan Jebol Guliang Kangin Segera Dilaksanakan

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Jebolnya badan jalan pada proyek pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) di wilayah Banjar Guliang Kangin, mendapat komentar dari wakil rakyat Bangli.

Banyak faktor yang menjadi penyebab kerusakan.

Pihak dewan juga menegaskan ke depan akan lebih ketat memantau progres kegiatan pembangunan dengan anggaran besar. 

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana. Diungkapkan dia, faktor penyebab kerusakan badan jalan salah satunya disebabkan situasional geografis atau alam. 

Mengenai upaya perbaikan, saat ini masih masa pemeliharaan dari kontraktor. Sehingga sesuai dengan aturan, hal ini menjadi tanggungjawab penuh dari pihak rekanan. 

"Walaupun salah satu faktor kerusakannya karena alam, tidak bisa disebut force majeure. Karena realitanya jebolnya hanya di bagian atas. Sehingga kami prediksi ini (faktor utama) karena adanya kesalahan konstruksi," ucapnya, Rabu (21/2/2024).

Darsana mengaku kecewa melihat hasil pengerjaan proyek tersebut. Sebab kegiatan proyek senilai miliaran yang notabene merupakan dana rakyat, hasilnya justru tidak maksimal. 

Padahal diakuinya ruas jalan Guliang Kangin - Tamanbali ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Pasalnya jalur tersebut merupakan jalan alternatif yang menghubungkan tiga kabupaten. Yakni Bangli, Gianyar, serta Klungkung. "Karenanya kami mendorong agar perbaikan kerusakan jalan tersebut segera dilakukan," ujarnya. 

Di sisi lain, Darsana tidak memungkiri adanya kelemahan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan. Termasuk juga lembaga DPRD. Sebab dalam proses pengerjaan proyek tersebut, pihak dewan belum sempat turun untuk melakukan monitoring atau evaluasi. 

"Karena kami bernaung di bawah Komisi III yang notabene sampai saat ini, ketua komisinya tidak ada mengkomandoi terkait dengan sidak dan lain sebagainya," ungkapnya.

Hal ini pula yang menjadi bahan evaluasi ke depannya, untuk tetap turun melakukan monitoring pengerjaan proyek. Terutama pada proyek-proyek yang memiliki anggaran besar. 

"Walaupun tidak ada kolektif kolegial dalam bentuk lembaga komisi, kami sebagai anggota dewan dan sebagai anggota komisi juga punya hak sebagai lembaga pengawasan. Sehingga kejadian yang sama tidak terulang, serta hasil pekerjaan yang diharapkan bisa lebih maksimal," tegas Politisi Partai Golkar asal Desa Landih, Kecamatan Bangli itu.(*)