Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan, Satgas Pangan Temukan Beras Oplosan

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Satgas Pangan mengklaim masih menemukan praktik curang pengoplosan beras Bulog yang dilakukan oleh oknum pada saat periode Ramadan ini.

Waka Satgas Pangan Polri, Kombes Samsul Arifin mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan penindakan di beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur.

"Penyimpangan ini selalu ada disetiap momentum selalu namanya spekulan memanfaatkan kesempatan melakukan tindak pidana," kata Samsul pada media dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu 27 Maret 2024.

Adapun modusnya, para spekulan ini melakukan oplos beras Bulog yang didapatkan dengan harga murah dan jual dengan harga lebih tinggi.

Baca juga: Investasi Penunjang Pariwisata Bali Sebabkan Inflasi Seiring Naiknya Harga Beras dan Bawang Putih

Kemudian, ada juga beras Bulog yang dikemas ulang kemudian didistribusikan dengan harga beras premium.

"Kita sudah tindak, Satgas Pangan pusat juga menerjunkan tim ke beberapa wilayah produsen agar tidak ada penyimpangan," jelas Samsul.

Pihaknya menegaskan bahwa tindakan pengoplosan ini melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Menurutnya pelaku tindak pidana ini bisa dikenakan sanksi penjara maksimal 6 tahun penjara.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meminta masyarakat dan para pelaku usaha pangan untuk memperdagangkan Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

"Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mengkomersialisasikan Beras SPHP dalam bentuk apapun, termasuk repacking, mengoplos, hingga menaikkan harganya," ungkap Arief dalam keterangan resminya, Rabu 27 Maret 2024.

Arief menekankan, Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.

"Sebab Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga," ungkapnya.

Kata dia, berbagai upaya penyimpangan terhadap Beras SPHP sudah pernah digagalkan oleh Satgas Pangan Polri di beberapa daerah seperti Medan, Malang, hingga Balikpapan.

Hal ini berhasil dilakukan berkat adanya dukungan berbagai pihak antara lain Ombudsman, Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Namun sebagai bentuk antisipasi, NFA bersama Perum Bulog terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan.

Adapun pada tahun 2024 target penyaluran beras mencapai 1.2 juta ton.

Harga beras SPHP diatur sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023.

SPHP Beras tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp 10.900 per kg, zona 2 Rp 11.500 per kg, dan zona 3 Rp 11.800 per kg.

"Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog," sambungnya.

Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan menghadapi Idulfitri 1445 Hijriah Tahun 2024 yang digelar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Jakarta pada Senin 25 Maret 2024 dijelaskan oleh Arief bahwa kondisi ketersediaan pangan pada Ramadan dan Idulfitri 2024 terpantau aman.

Sejalan dengan upaya pengawasan yang dilaksanakan Ombudsman, NFA juga tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu bersama seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah adanya gejolak pangan, termasuk indikasi penyimpangan terhadap penjualan Beras SPHP.

Sebagai informasi, Monev Terpadu HBKN Ramadan 2024 dilaksanakan sejak 18 Maret hingga 11 April mendatang.

Sementara penyaluran bantuan pangan beras terus dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi tingginya harga beras. (kontan)

Antisipasi Anomali Cuaca La Nina

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi anomali cuaca La Nina atau hujan ekstrem.

Diketahui, La Nina ini diprediksi akan menjadi tantangan sektor pertanian utamanya bagi komoditas hortikultura.

Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas (Bapanas), Budi Waryanto mengatakan terkait La Nina ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan manajemen tanam yang disesuaikan dengan prediksi BMKG.

"Termasuk bagaimana menjadwalkan agar tanam dan panennya tepat berdasarkan peta peta yang sudah diprediksi BMKG," kata Budi, Rabu 27 Maret 2024.

Pemerintah juga akan melakukan pemantauan khusus pada daerah sentra hortikultura seperti sentra cabai, dan sentra bawang merah di Brebes, Solo dan daerah lainya.

Daerah-daerah ini nantinya akan diberikan perhatian lebih untuk memastikan produksi tetap berjalan baik.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan bantuan cool storage atau mesin pendingin di daerah sentra produksi.

Dengan begitu saat musim panen serentak produk holtikura ini tidak cepat membusuk.

"Kami juga sedang menambah cool storage ke wilayah konsumen, karena hortikultura kan sifatnya mudah rusak," kata Budi.

Menurutnya, dengan manajemen penanaman yang baik dan dibantu dengan teknologi, dampak La Nina terhadap beberapa komoditas pangan dapat teratasi.

Dengan begitu, masyarakat tetap mendapatkan kepastian stok dan harga yang tetap terjangkau.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El-Nino akan segera menuju netral, pada periode Mei-Juli 2024.

Berakhirnya El-Nino, lanjut BMKG, bakal digantikan oleh kehadiran La Nina dalam skala rendah, pada periode Juli-September 2024. (kontan)

Kumpulan Artikel Nasional