5 Soal dan Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Hal 158, Presidensial

TRIBUN-BALI.COM – Simak 5 soal dan kunci jawaban, PKN Pendidikan Pancasila kelas 11 kurikulum merdeka halaman 158.

Ada soal tentang presidensial, pemerintahan di Indonesia, sistem pemerintahan, parlementer, dan sistem desentralisasi

Perlu diketahui bahwa kunci jawaban ini bersifat alternatif, yang artinya siswa- siswa mungkin punya jawaban yang lain. 

Soal-soal berikut ini dilengkapi dengan kunci jawaban lengkap.

Soal-soal pada kunci jawaban ini sesuai dengan buku Pendidikan Pancasila kelas 11 kurikulum merdeka halaman 158.

Penjelasan detail juga disertakan dalam pembahasan kunci jawaban berikut.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 kurikulum merdeka halaman 158.

Baca juga: 5 Soal dan Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Hal 157, Hoaks

Baca juga: 5 Soal dan Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Hal 107, Harmonisasi

Uji Kompetensi 4.2

1. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil?

Jawaban:

- Kepemimpinan yang Kuat:

Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki mandat kuat untuk menjalankan pemerintahan selama masa jabatannya, tanpa tergantung pada dukungan parlemen.

- Pemilihan yang Terpisah:

Pemisahan pemilihan eksekutif dan legislatif mengurangi kemungkinan konflik antara cabang pemerintahan, memastikan fokus yang lebih konsisten pada kebijakan eksekutif.

- Masa Jabatan Tetap:

Masa jabatan yang tetap memberikan waktu yang cukup bagi presiden untuk melaksanakan program dan kebijakan tanpa terganggu oleh krisis kepercayaan di parlemen.

2. Menurut kalian, apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berjalan efektif dan eisien?

Jawaban:

- Reformasi Birokrasi:

Mempercepat proses reformasi birokrasi untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

- Peningkatan Transparansi:

Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran pemerintah.

- Penguatan Institusi Hukum:

Memperkuat institusi hukum dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pengurangan praktik korupsi.

- Peningkatan Partisipasi Publik:

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan partisipasi yang lebih luas.

- Penggunaan Teknologi:

Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.

3. Menurut kalian, sistem pemerintahan yang berjalan saat ini apakah sudah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban:

Secara umum, sistem pemerintahan Indonesia saat ini sudah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen.

Sistem presidensial yang diterapkan memperkuat eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat dan menjamin independensi kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Namun, ada tantangan dalam implementasi yang harus terus diatasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

4. Buatlah penjelasan mengenai perbedaan antara pemerintahan dengan sistem presidensial dan parlementer!

Jawaban:

- Sistem Presidensial:Kepemimpinan Eksekutif: Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan yang Terpisah: Pemilihan presiden dan anggota parlemen dilakukan secara terpisah.

Stabilitas Pemerintahan: Presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak bisa dengan mudah diberhentikan oleh parlemen.

Pemisahan Kekuasaan: Jelas antara eksekutif dan legislatif.

- Sistem Parlementer:Kepemimpinan Eksekutif: Perdana Menteri dipilih dari dan oleh parlemen.

Keterkaitan Pemilihan: Pemilihan legislatif menentukan pembentukan pemerintahan.

Ketidakstabilan: Pemerintah dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen.

Interdependensi Kekuasaan: Eksekutif dan legislatif sangat terkait dan saling bergantung.

5. Uraikan kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dibanding sistem sentralisasi!

Jawaban:

- Aksesibilitas dan Partisipasi:

Pemerintahan lokal lebih dekat dengan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal.

- Pemberdayaan Daerah:

Memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal.

- Efisiensi Administrasi:

Memungkinkan pembagian tugas yang lebih efisien antara pemerintah pusat dan daerah, mengurangi birokrasi yang berbelit.

- Inovasi dan Kreativitas:

Daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan inovasi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, yang dapat diterapkan di daerah lain jika berhasil.

(*)