5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 101,102, Nilai pancasila.

TRIBUN-BALI.COM – PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 101,102.

Dalam halaman 101,102 Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka terdapat 5 soal Pilihan Ganda yang harus dijawab oleh tiap siswa. 

Pda halaman ini membahas soal-soal tentang nilai Pancasila.

Perlu diketahui bahwa penjelasan atau kunci jawaban berikut bersifat alternatif.

Itu berarti setiap jawaban yang terkandung dalam kunci jawaban ini bisa berbeda dari jawaban lain.

Para siswa bisa membuat jawaban lain berdasarkan jawaban ini.

Diharap semoga kunci jawaban ini dapat membantu proses belajar siswa.

Soal-soal pada kunci jawaban ini sesuai dengan buku Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 101,102.

Penjelasan yang terdapat pada kunci jawaban ini dibuat sejelas mungkin agar mempermudah dalam menjawab soal-soal.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 101,102.

Baca juga: 2 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 66, Keunggulan Pancasila

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 65, 66, Demografi

Uji Kompetensi

Soal Pilihan Banyak

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

A. setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja

B. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja

C. setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

D. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

E. setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

Jawaban:

D. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

Pembahasan:

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME.

Pasal tersebut menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya serta melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya.

2. Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar

B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku

C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar

D. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah

E. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai paradigma ilmiah berpikirnya

Jawaban:

A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar

Pembahasan:

Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar.

Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap individu untuk menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ini menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil dan beradab bagi semua orang di Indonesia dalam menyampaikan pendapat mereka.

3. Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945, yakni ….

A. negara dapat melakukan apa saja jika negara dalam keadaan genting terhadap bangsa indonesia

B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting

C. negara dapat menertibkan siapa pun dengan alasan dan keadaan apa pun

D. negara akan menjalin kerja sama dengan luar negeri untuk keamanan dalam negeri jika keadaan genting

E. negara melindungi warga negara Indonesia sepanjang masih berada di tanah air

Jawaban:

B. negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting

Pembahasan:

Makna sila Persatuan Indonesia dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan bangsa sebagai implementasi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 adalah bahwa negara dapat melakukan tindakan represif untuk ketertiban jika negara dalam keadaan genting.

Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sedangkan Pasal 30 menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Dalam situasi yang mengancam keutuhan negara dan keselamatan bangsa, negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan represif, untuk memastikan ketertiban dan keamanan nasional terjaga. Ini mencerminkan upaya menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.

4. Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni .…

A. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan

B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat

C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat

D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat

E. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

Jawaban:

C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat

Pembahasan:

Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia adalah bahwa segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat.

Hal ini mencerminkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai keputusan yang bijaksana dan berlandaskan kepentingan bersama.

Ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencerminkan keinginan segelintir pihak, tetapi didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

5. Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ….

A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya

B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye

C. setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik

D. negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang

E. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara

Jawaban:

A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya

Pembahasan:

Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya.

Hal ini menekankan pentingnya negara untuk menyediakan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat, termasuk akses ke kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Keadilan sosial menuntut distribusi sumber daya yang merata dan usaha yang berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan sosial, sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar hidup yang layak sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di negara tersebut.

(*)