5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 185,186, UUD NRI Tahun 1945

TRIBUN-BALI.COM – Berikut soal dan kunci jawaban PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 185,186.

Di halaman 185,186  PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka terdapat 5 soal Pilihan Ganda yang harus dijawab oleh tiap siswa.

Soal-soal yang terdapat pada halaman ini memuat tentang UUD NRI Tahun 1945.

Kunci jawaban ini bersifat alternatif, yang artinya para siswa bisa membuat jawaban lain berdasarkan jawaban ini.

Para siswa boleh memiliki jawaban mereka sendiri.

Semoga kunci jawaban ini dapat membantu proses belajar para siswa.

Soal-soal pada artikel ini sesuai dengan buku PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 185,186.

Penjelasan yang terdapat pada kunci jawaban ini dibuat sejelas mungkin agar mempermudah dalam menjawab soal-soal.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 Kurikulum Merdeka 185,186.

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 136, 137, Aturan Lalulintas

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 133, 134, 135, Pasal UUD

Uji Kompetensi

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A,B,C,D atau E!

1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri.

Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

A. Parlementer

B. Monarki

C. Presidensiil

D. Trias Politica

E. Koasi Parlementer

Jawaban:

C. Presidensiil

Penjelasan:

Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri.

Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan eksekutif, dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada parlemen.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial.

2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain

B. mengangkat dan memberhentikan menteri

C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU

E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

Jawaban:

A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain

Penjelasan:

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, salah satunya adalah dalam hal membuat perjanjian bilateral dengan negara lain.

Hal ini tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi.

Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

A. menentukan anggaran militer

B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

D. melakukan impeachment

E. menjalin kerja sama dengan negara lain

Jawaban:

C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

Penjelasan:

Dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki peran penting sebagai pemegang kekuasaan legislasi.

Namun, dalam proses legislasi, DPR harus bekerja sama dengan eksekutif, khususnya Presiden, dalam menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dan harus menandatangani RUU yang disetujui oleh DPR agar menjadi undang-undang yang sah, memperlihatkan kerja sama antara kedua cabang pemerintahan tersebut.

4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden

E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

Jawaban:

B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

Penjelasan:

Konsep persetujuan DPR terhadap beberapa keputusan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balances (penyeimbang dan pengawasan) antara kekuasaan eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR).

Ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki pertimbangan yang lebih luas dan demokratis.

5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

Jawaban:

A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

Penjelasan:

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, didasarkan pada prinsip otonomi daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ini berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian besar urusan pemerintahan dan kepentingan lokal sesuai dengan asas otonomi, sementara pemerintah pusat memegang tanggung jawab atas kebijakan umum dan hal-hal yang bersifat nasional.

(*)