5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 190, Suprastruktur

TRIBUN-BALI.COM – 5 soal dan kunci jawaban, PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 kurikulum merdeka halaman 190.

Ada soal tentang suprastruktur, pariwisata, check and balance, lembaga negara yang bersifat auxilary, dan ideologi Pancasila

Perlu diketahui bahwa kunci jawaban ini bersifat alternatif, jadi para siswa mungkin punya jawaban yang berbeda-beda. 

Setiap soal-soal dibawah ini dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal-soal pada kunci jawaban ini sesuai dengan buku Pendidikan Pancasila kelas 12 kurikulum merdeka halaman 190.

Penjelasan mendetail disertakan dalam pembahasan kunci jawaban berikut.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 kurikulum merdeka halaman 190.

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 188, Mahkamah Agung

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 186,187, Mahkamah Konstitusi

Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?

Jawaban:

Suprastruktur politik mengacu pada sistem nilai, norma, dan ideologi yang menjadi dasar bagi pembangunan politik suatu negara.

Infrastruktur politik merujuk pada struktur formal dan informal yang ada dalam sistem politik suatu negara, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif.

Dalam konteks Indonesia, suprastruktur politik diperlukan untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pembangunan politik, sementara infrastruktur politik diperlukan untuk mengatur jalannya sistem politik, seperti pembuatan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program pemerintah.

2. Perhatikan infografis berikut ini!

Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS).

Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu!

Jawaban:

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) memiliki tujuan utama untuk mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang potensial. Pengembangan ini meliputi:

- Industri Pariwisata:

Meningkatkan kapasitas dan daya saing industri pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

- Destinasi Pariwisata:

Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

- Kelembagaan Pariwisata:

Meningkatkan kualitas kelembagaan yang terkait dengan pariwisata, seperti Badan Otorita Pariwisata, untuk memastikan

pengelolaan destinasi pariwisata yang baik.

- Pemasaran Pariwisata Nasional:

Memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia secara lebih luas, baik melalui promosi domestik maupun internasional.

Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemajuan dan pelestarian budaya Indonesia.

3. Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia?

Jawaban:

Mekanisme check and balance merupakan prinsip dalam sistem pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, mekanisme ini terjadi melalui:

- Lembaga Eksekutif:

Presiden memiliki kewajiban menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan dapat diperiksa oleh lembaga-lembaga lain, seperti DPR.

- Lembaga Legislatif:

DPR memiliki fungsi mengawasi pemerintah dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- Lembaga Yudikatif:

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan konstitusionalitas suatu undang-undang.

- Masyarakat:

Melalui media massa dan organisasi masyarakat sipil, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary!

Jawaban:

Lembaga negara yang bersifat auxilary adalah lembaga-lembaga yang mendukung dan melengkapi tugas-tugas lembaga negara lainnya.

Contoh lembaga ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Tugas dan kewenangan lembaga ini antara lain:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):

Bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

- Badan Intelijen Negara (BIN):

Melakukan kegiatan intelijen untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan negara.

5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila?

Jawaban:

Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila karena ideologi ini merupakan dasar negara Indonesia yang harus dijaga, dipahami, dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembentukan unit kerja tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan nasional, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan.

Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat terus menjadi perekat dan panduan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman.

(*)