Kunci Jawaban

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 10 13 14, Aktivitas Belajar 2: Diskusinkanlah Pokok Pikiran Teks

Tayang: Rabu, 24 Juli 2024 12:41 WITA

Editor: Ni Ketut Dewi Febrayani

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 10 13 14, Aktivitas Belajar 2: Diskusinkanlah Pokok Pikiran Teks

PDF Buku Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka

Cover Buku PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka - Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 10 13 14, Aktivitas Belajar 2: Diskusinkanlah Pokok Pikiran Teks

Baca Selanjutnya:

PECAT Anggota DPRD Gorontalo! Usai Viral 'Rampok Uang Negara & Habiskan Agar Negara Makin Miskin'

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 10 SMA halaman 10 13 14 tentang materi Aktivitas Belajar 2.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 10

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 13

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 14

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal PKN SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Pada bagian ini, membahas tentang Aktivitas Belajar 2

Kunci Jawaban PKN Kelas 10

Simak kunci jawaban selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 10 13 14

Soal Halaman 10

Tugas Kelompok 1.1

Lakukanlah identifikasi terhadap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel.

Untuk melakukan kegiatan ini, kalian bisa membaca UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan perundangundangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 10

1. Nama Lembaga Negara: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dasar Hukum:

Pasal 3 UUD 1945 :

Ayat 1 : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar ,
Ayat 2 : Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 1 Halaman 31, Associating: Statement Agree or Disagree

Ayat 3 : Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar

Tugas dan Wewenang:

- Mmengubah dan menetapkan UUD

- Melantik presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilu

- Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti karena suatu sebab.

2. Nama Lembaga Negara: Dewan Perwakilan Rakyat

Dasar Hukum: Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD RI 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD RI 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945.

Tugas dan Wewenang:

- Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

- Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam
pembicaraan tingkat Ianjut.

3. Nama Lembaga Negara: Dewan Perwakilan Daerah

Dasar Hukum: Pasal 22C UUD 1945, Pasal 22D UUD 1945, UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Tugas dan Wewenang:

- Berwenang dalam pengajuan Rancangan Undang-undang atau RUU tertentu.

- Berwenang untuk ikut membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu.

- Mengajukan RUU kepada DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya ekonomi lain, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4. Nama Lembaga Negara: Presiden

Dasar Hukum: Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 17 ayat 2, Pasal 20 ayat 4.

Tugas dan Wewenang:

- Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

- Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri pemerintahan.

- Presiden mengesahkan rancangan undangundang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang.

5. Nama Lembaga Negara: Mahkamah Agung

Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 24 ayat 2 dan UUD 1945 Pasal 24A ayat 1-5.

Tugas dan Wewenang:

- MA akan mengadili tingkat kasasi, memiliki kewajiban untuk menguji undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya yang sesuai dengan undang-undang.

6. Nama Lembaga Negara: Mahkamah Konstitusi

Dasar Hukum: Pasal 24C ayat (6).

Tugas dan Wewenang:

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

- Memutus pembubaran partai politik.

7. Nama Lembaga Negara: Komisi Yudisial

Dasar Hukum: Pasal 24B ayat (1)

Tugas dan Wewenang: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

8. Nama Lembaga Negara: Badan Pemeriksa Keuangan

Dasar Hukum: Pasal 23 ayat (5)

Tugas dan Wewenang: Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Soal Halaman 13

Aktivitas Belajar 2

Membaca Jigsaw

a. Kalian akan dibagi ke dalam tiga kelompok ahli:

1) Kelompok Yamin;
2) Kelompok Soepomo; dan
3) Kelompok Soekarno.

b. Setiap kelompok ahli akan membaca dan mendiskusikan pokok-pokok pikiran yang ditugaskan.

c. Setelah selesai berdiskusi dengan anggota kelompok ahli, kalian akan berkumpul membentuk kelompok baru yang terdiri atas anggota kelompok ahli lainnya dan saling bertukar informasi.

d. Setelah selesai bertukar informasi dengan anggota kelompok ahli lainnya, kalian bisa memberikan informasi yang didapat dalam kelompok besar (kelas).

e. Catatlah informasi penting yang didapat menggunakan tabel pengorganisasian di bawah ini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 13

Grafik Pengorganisasian 1

Perumus Pancasila:

1) Moh. Yamin merumuskan Pancasila sebagai berikut:

- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat

2) Soepomo merumuskan Pancasila sebagai berikut:

- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir dan batin

3) Soekarno merumuskan Pancasila sebagai berikut:

- Kebangsaan Indonesia
- Peri kemanusiaan atau internasionalisme
- Mufakat atau demokrasi

4) Pendiri Bangsa merumuskan Pancasila sebagai berikut:

- Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- Persatuan Indonesia;
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- Keadilan sosial bag

Soal Halaman 14

Tugas Mandiri 1.2

Coba kalian cari informasi dari buku sejarah atau internet mengenai nama nama kabinet.

Mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden saat ini.

Tulislah informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 14

1. Presiden Ke-1

Presiden Ir. Soekarno (1945 - 1967)

Nama kabinet:

Kabinet Presidensil, Syahrir I, Syahrir II, Amir Syarifuddin I, Hatta I, Darurat, Hatta II, Republik Indonesia Serikat, Susanto, Natsir, Sukiman-Suwiryo, Wilopo, Ali Sostroamijoyo I, Baharuddin Harahap, Ali Sostroamijoyo II, Karya, Kerja I - IV, Dwikora I - II, Ampera.

2. Presiden Ke-2

Presiden Soeharto (1967 - 1998)

Nama kabinet:

Kabinet Pembangunan I - VII.

3. Presiden Ke-3

Presiden B.J. Habibie (1998 - 1999)

Nama kabinet:

Kabinet Reformasi Pembangunan

4. Presiden Ke-4

Presiden Abdurrahman Wahid (1999 - 2000)

Nama kabinet:

Kabinet Persatuan Nasional