Muktamar di Bali Dinilai Tidak Sah, DPP PKB ‘Kubu PBNU’ Akan Gelar Muktamar Tandingan 

Muktamar di Bali Dinilai Tidak Sah dan Cacat Hukum, DPP PKB ‘Kubu PBNU’ Akan Gelar Muktamar Tandingan 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Perseteruan di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepertinya akan berlangsung panjang. 

Pasalnya, kader PKB yang bersebrangan dengan kubu Muhaimin Iskandar akan menggelar muktamar tandingan pada awal bulan September mendatang. 

Hal ini dikatakan Sekretaris DPP PKB Malik Haramain dalam konferensi pers pada Sabtu (24/8/2024) malam di Hotel Mahogany, Nusa Dua, Badung, Bali.

Baca juga: Paiketan Puri Sejebag Bali Tanggapi Demo Saat Muktamar PKB di Nusa Dua

Menurutnya, keputusan menggelar Muktamar dilakukan setelah mendapat mandat untuk menggelar Muktamar dari ratusan DPC dan DPW se-Indonesia. 

Mandat - mandat tersebut akan disampaikan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendapat restu. 

Apabila disetujui oleh PBNU maka akan segera digelar Muktamar. 

“Sementara rencananya akan digelar pada tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta, kalau mandat ditanggapi (PBNU) maka Muktamar bisa segera digelar," kata Malik Haramain.

Baca juga: Buka Muktamar PKB, Maruf Amin: PKB Itu Gerakan Politik Kiai Bukan Kiai Politik, Sindir Siapa?

Malik menambahkan Muktamar yang digelar Muhaimin Iskandar di Nusa Dua Bali 24-25 Agustus 2024 ini tidak sah dan cacat hukum.

Pasalnya, berdasarkan Mukernas PKB pada 23 Juli 2024 lalu Muktamar akan digelar akhir tahun setelah perhelatan Pilkada serentak. 

Namun dalam perjalannya kubu Muhaimin Iskandar malah mempercepat pelaksanaan Muktamar. 

Selain itu, selama kepemimpinan Muhaimin, terjadi pergeseran dari semangat awal ketika PKB didirikan. 

Baca juga: Massa Tolak Muktamar PKB di Bali Coba Merangsek Masuk, Sempat Terjadi Aksi Lemparan Batu

Di mana posisi Dewan Syuro diamputasi sedemikian rupa. 

Saat didirikan Dewan Syuro mrmiliki kewenangan membuat dan mengawal kebijakan-kebijakan strategis. 

Tapi sejak tahun 2018 dewan Syuro hanya memiliki kewenangan mengawasi. 

"Muhaimin satu-satunya tokoh sentral yang tidak bisa diawasi atau disupervisi dewan syuro, padahal kiai punya peran besar. Sentralisasi oleh Muhaimin Iskandar kemudian memunculkan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak libatkan kiai dan ulama," demikian kata Malik Harmain.

Baca juga: UPDATE: Penjagaan Pintu Masuk Muktamar PKB di Nusa Dua Bali Dijaga Ketat, Diperiksa Satu Per Satu

Sebelumnya, hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali, sosok Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akhirnya resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB.

Cak Imin ini secara resmi menerima permintaan 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB untuk kembali menjadi Ketum PKB.

"Saya menerima permintaan sahabat sahabat semua untuk menjadi ketua umum PKB yang baru," kata Cak Imin dilansir Tribun Bali dari laman Tribunnews.com, Sabtu (24/8/2024).

Usai menerima permintaan tersebut, Cak Imin pun ditetapkan sebagai Ketum PKB oleh pimpinan sidang pleno 1.

"Untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB masa bakti 2024 2009 sekaligus mandatoris tunggal muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?" kata Pimpinan Rapat Pleno IV Muktamar PKB Jazilul Fawaid yang disambut teriakan setuju oleh para peserta muktamar.

Setelah itu, dalam sidang pleno tersebut juga disepakati bahwa Ketua Dewan Syuro PKB jatuh kepada KH Ma'ruf Amin.

Usulan Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB dilakukan lewat rapat para kiai sepuh, yang kemudian Cak Imin mengumumkan di depan para peserta Muktamar.

Jazilul pun menanyakan usulan tersebut kepada para peserta muktamar.

"Saya selaku pimpinan sidang, apakah seluruh peserta muktamirin menyetujui Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB?" tanya Jazilul yang disambut teriakan setuju para muktamirin.

Sebelumnya, sebanyak 38 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) di seluruh Indonesia meminta dan memohon agar Muhaimin Iskandar lanjut menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB.(*)

Berita lainnya Muktamar PKB