Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 85 86, Tugas Mandiri 2.3: Landasan Hukum Negara

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 10 SMA halaman 85 86.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 85

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 86

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal Pendidikan Kewarganegaraan SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 21 Kurikulum Merdeka, Mari Uji Kemampuan: Pertumbuhan Primer

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Pada bagian ini, membahas pada bagian materi Sistem Pemerintahan Indonesia.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10

Simak kunci jawaban selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 85 86

Soal Halaman 85

Tugas Mandiri 3.2

Untuk memahami lebih jauh tentang makna Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, lengkapi tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 85

1. Landasan Hukum Lembaga Negara di Indonesia

Jawaban:

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Landasan hukum MPR, yaitu:

a. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945.

b. Pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UUD 1945.

c. UU No. 22 Tahun 2003

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 30 Kurikulum Merdeka, Aktivitas 2.3: Arah Datangnya Suara

Landasan hukum DPR, yaitu:

a. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945.

b. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945.

c. Pasal 20 A ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Landasan hukum DPD, yaitu UU No. 22 Tahun 2003.

Presiden

Landasan hukum presiden republik Indonesia, yaitu:

a. Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

b. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

c. Pasal 20 UUD 1945.

d. Pasal 10 UUD 1945.

e. Pasal 12 UUD 1945.

f. Pasal 13 UUD 1945.

g. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

h. Pasal 15 UUD 1945.

i. Pasal 16 UUD 1945.

j. Pasal 17 UUD 1945.

k. Pasal 23 UUD 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Landasan hukum BPK, yaitu Pasal 23 E ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 102 103 Kurikulum Merdeka: Jenis Pengangguran dan Penyebabnya

Mahkamah Agus (MA)

Landasan hukum MA, yaitu pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Landasan hukum MK, yaitu pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Komisi Yudisial (KY)

Landasan hukum KY, yaitu:

a. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

b. Pasal 24 B ayat 3 UUD 1945.

2. Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Jawaban:

Trias politika atau trias politica merupakan sebuah konsep kenegaraan yang digagas oleh Mostesquieu.

Dalam trias politika ini lembaga negara dibedakan berdasarkan tanggung jawab atau kekuasaan yang dimiliki lembaga tersebut.

Konsep trias politika banyak ditemukan pada negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia.

Indonesia dalam penerapan trias politika membagai lembaga negara menjadi tiga bagian, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Berikut ini penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan Indonesia:

• Legislatif

Legislatif merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyusunan undang-undang atau lembaga yang membuat undang-undang itu sendiri.

Pemegang fungsi legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 11 Halaman 94 98 99 Kurikulum Merdeka: Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

• Eksekutif

Eksekutif merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Pemegang fungsi ekskutif ini ialah presiden negara Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum.

• Yudikatif

Yudikatif merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang termasuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap warga negara yang melanggar undang-undang.

Pemegang fungsi yudikatif ini, yaitu MA, MK, dan KY.

Sumber: adjar.grid.id

Soal Halaman 86

Tabel 2.2 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 86

1. Sila dalam Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa

Hubungan sila pertama ini dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah para pendiri bangsa menghendaki agar agama dipisahkan dari negara.

Berdasarkan nilai sila pertama ini, negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama dan menghina ajaran agama atau kitab suci agama.

Sila pertama Pancasila kemudian diperjelas dengan adanya Pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sila dalam Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila berhubungan dengan pasal 34 yang menjadi dasar konstitusi berdirinya lembaga kemanusiaan.

Pemerintah kemudian membentuk sebuah departemen khusus yaitu sebuah Departemen Sosial untuk mengatasi masalah terkait sila kedua Pancasila.

3. Sila dalam Pancasila: Persatuan Indonesia

Sila ketiga berhubungan dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan, membela tanah air, dan penggunaan hukum nasional.

Hubungan sila ketiga dan pasal 27 ayat 3 adalah sebagai bangsa Indonesia harus bersatu dan selalu membela negara agar tidak terjadi perpecahan dalam diri bangsa Indonesia.

4. Sila dalam Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila berhubungan dengan pasal 2 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Sila keempat ini didasari atas asas kedaulatan rakyat yang bisa dilihat dari persetujuan dari rakyat atas pemerintah.

5. Sila dalam Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila ini berhubungan dengan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ketentuan tersebut yang kemudian memunculkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan HAM atas penghidupan layak.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 10.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.