Panpel Persib Bandung Kena Sederet Sanksi Berat, Penutupan Seluruh Stadion Hingga Denda Rp295 Juta

3.  Penonton masuk ke area lapangan:  Beberapa penonton masuk ke area lapangan yang seharusnya steril dari penonton, mengakibatkan penganiayaan dan kerusuhan fisik yang berujung pada korban luka-luka.

Sanksi yang Dijatuhkan

Berdasarkan evaluasi dari Komite Disiplin PSSI, Panitia Pelaksana Pertandingan Persib Bandung dikenai hukuman yang cukup berat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Adapun sanksi yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1.  Larangan menyelenggarakan pertandingan dengan penonton:  Persib Bandung dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah hingga separuh musim kompetisi BRI Liga 1 2024/2025. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi panitia dan suporter.

2.  Penutupan stadion secara bertahap:  Seluruh stadion akan ditutup untuk penonton selama dua pertandingan berturut-turut. Setelah itu, penutupan akan dilanjutkan pada bagian tribun utara dan tribun selatan sebanyak tiga pertandingan berturut-turut.

3.  Denda sebesar Rp. 295.000.000,-:  Selain hukuman larangan penonton, Panitia Pelaksana Persib Bandung juga dikenai denda finansial yang cukup besar sebagai tanggung jawab atas insiden yang terjadi.

Dampak Sanksi terhadap Persib Bandung dan Kompetisi

Sanksi ini akan berdampak signifikan bagi Persib Bandung, terutama dari sisi dukungan suporter yang menjadi salah satu kekuatan utama tim saat bermain di kandang.

Kehilangan dukungan langsung dari ribuan pendukung mereka selama lima pertandingan di kandang tentu akan memengaruhi atmosfer pertandingan serta kinerja tim.

Selain itu, secara finansial, larangan penonton juga berarti kerugian pendapatan dari penjualan tiket, yang dapat berdampak pada operasional klub.

Namun, sanksi ini menjadi pelajaran penting bagi semua klub dan penyelenggara pertandingan di Liga 1 untuk lebih serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban di stadion.

Keselamatan penonton, pemain, dan seluruh pihak yang terlibat harus menjadi prioritas utama.

(*)