Bahas RAPBD 2025, Dewan Minta Utamakan Kebutuhan Mandatori 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dewan Badung membuka rapat paripurna untuk membahas Rancangan APBD Induk tahun 2025. Dalam rapat tersebut pihak dewan mengharapkan kehati-hatian dalam pembahasan pengalokasian dana di berbagai sektor dalam APBD 2025. 

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti  mengatakan, rapat saat ini adalah pembahasan Rancangan APBD 2025. Ini baru rancangan, dalam APBD ada tiga unsur yakni pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Kalau ditarik dua tahun kebelakang APBD Badung surplus , dan mungkin tahun 2025 ini APBD dipasang lebih kecil dari tahun 2024 perubahan ini menunjukan kehati-hatian dari pemerintah atau organisasi perangkat daerah terkait. 

Baca juga: Didukung Prabu Kebangkitan Nusantara, Ambara-Adi Akan Lakukan Pembatasan Arak, Atasi Gangguan

Baca juga: CGBio Peragakan Prosedur Kecantikan Korea Terbaru di Klinik NULOOK Bali

"Ini baru dirancang, untuk saat ini kami belum membahas, karena baru masuk dan saat ini kami akan bahas.  Kalau itu sifatnya realistis dan yang terpenting bagi kami di dewan adalah kebutuhan dasar masyarakat apakah sudah dilaksanakan dan serta biaya mandatori seperti pendidikan, kesehatan yang mesti kita utamakan,"ujarnya saat di wawancara sejumlah media usai rapat paripurna, Rabu 9 Oktober 2024.

Lebih lanjut dikatakan, ada sejumlah hal yang harus diselesaikan dan prioritas di tahun 2025  mendatang diantaranya masalah kemacetan, sampah . 

"Mengenai asumsi pendapatan tahun 2025, silahkan teman teman eksekutif yang merancang itu dan kita coba akan membahas lebih dalam lagi, apa yang menjadikan dasar penetapan APBD ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan tidak satu orangpun bisa memprediksi bagaimana pariwisata kita ke depan. 

Karena pariwisata kita itu sangat rentan sekali dengan berbagai isu. Kita harus hati-hati dalam mencermati pengalokasian anggaran ini. Nanti kita lihat setelah pembahasan," paparnya

Sebelumnya postur rancangan APBD Badung tahun 2025 yaitu, pendapatan daerah dirancang Rp 10,4 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 897 miliar lebih atau 9,36 persen dibandingkan anggaran induk 2024 sebesar Rp 9,5 triliun lebih.

Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD dirancang sebesar Rp9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp 799 miliar lebih.

Untuk Belanja Daerah dirancang sebesar Rp 10,5 triliun lebih, meningkat Rp 861 miliar lebih atau 8,93?ri anggaran induk 2024 sebesar Rp 9,6 triliun lebih.

Belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp 5,5 triliun lebih, belanja modal Rp 3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp 72 miliar lebih dan belanja transfer Rp 1,7 triliun lebih.

Pembiayaan terdiri dari, penerimaan pembiayaan dirancang Rp 115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaraan pembiayaan Rp 100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. (*)