Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 132, Pengayaan: Peralihan Pemerintahan

Simak nih, berikut ini kunci jawaban IPS kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 132, kegiatan siswa Pengayaan tentang peralihan pemerintahan

Buku siswa IPS Kelas 9 Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 132, Pengayaan: Peralihan Pemerintahan 

Pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menghadapi ketidakstabilan politik yang signifikan.

Ketegangan antara golongan kiri, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI), dan golongan kanan, termasuk militer, semakin meningkat.

Hal ini menyebabkan kekacauan politik dan kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok.

Gerakan 30 September (G30S/PKI)

Pada 30 September 1965, terjadi sebuah kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang diduga dilakukan oleh PKI untuk menggulingkan pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan.

Kudeta ini diikuti oleh pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya, yang mengakibatkan ketegangan sosial dan politik yang semakin besar.

Keterlibatan Militer

Dalam menanggapi situasi yang tidak stabil, militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mulai memainkan peran yang semakin dominan dalam politik.

Soeharto dan para pendukungnya memanfaatkan situasi krisis untuk mengkonsolidasi kekuatan politik mereka dan menggantikan pemerintahan Sukarno.

Baca juga: Jawaban Soal Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 2 Halaman 216 217 218 219 Kurikulum Merdeka, Section 2

Keputusan Sukarno

Pada 11 Maret 1966, Sukarno mengeluarkan Dekrit Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan menangani keadaan darurat.

Dekrit ini secara efektif memberikan legitimasi kepada Soeharto untuk menjalankan pemerintahan dan akhirnya mengarah pada transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.

Program Rehabilitasi dan Stabilitas

Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto memperkenalkan berbagai program untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan politik, termasuk reformasi ekonomi dan penegakan hukum.

Hal ini membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan memperoleh dukungan dari masyarakat.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved