Kunci Jawaban
Jawaban Soal IPS Kelas 9 Semester 2 Halaman 132 Kurikulum Merdeka, Pengayaan: Peralihan Pemerintahan
berikut ini jawaban soal IPS kelas 9 Semester 2 Halaman 132 Kurikulum Merdeka, Pengayaan tentang peralihan pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru
Ketidakstabilan Politik
Pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menghadapi ketidakstabilan politik yang signifikan.
Ketegangan antara golongan kiri, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI), dan golongan kanan, termasuk militer, semakin meningkat.
Hal ini menyebabkan kekacauan politik dan kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok.
Gerakan 30 September (G30S/PKI)
Pada 30 September 1965, terjadi sebuah kudeta yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang diduga dilakukan oleh PKI untuk menggulingkan pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan.
Kudeta ini diikuti oleh pembantaian massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya, yang mengakibatkan ketegangan sosial dan politik yang semakin besar.
Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka Halaman 154, Lembar Aktivitas 8: Islam di Nusantara
Keterlibatan Militer
Dalam menanggapi situasi yang tidak stabil, militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mulai memainkan peran yang semakin dominan dalam politik.
Soeharto dan para pendukungnya memanfaatkan situasi krisis untuk mengkonsolidasi kekuatan politik mereka dan menggantikan pemerintahan Sukarno.
Keputusan Sukarno
Pada 11 Maret 1966, Sukarno mengeluarkan Dekrit Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan menangani keadaan darurat.
Dekrit ini secara efektif memberikan legitimasi kepada Soeharto untuk menjalankan pemerintahan dan akhirnya mengarah pada transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.
Program Rehabilitasi dan Stabilitas
Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto memperkenalkan berbagai program untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan politik, termasuk reformasi ekonomi dan penegakan hukum.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.