Berita Bali
Bali Diprediksi Makin Macet, Bus TMD Terancam Tak Beroperasi, Layani 8 Juta Penumpang Sejak 2020
Angkutan publik ini merupakan program Buy The Service/BTS Teman Bus dan Bali menjadi layanan ketiga setelah Palembang dan Surakarta.
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Bus Trans Metro Dewata (TMD) dikabarkan terancam tak bisa beroperasi pada Tahun 2025 mendatang.
Moda transportasi dengan sistem transportasi bus raya terpadu ini telah beroperasi sejak 7 September 2020 di Bali.
Bus TMD beroperasi di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Layanan ini merupakan program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Baca juga: Biaya Operasional Dari Kemenhub, Tarif Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Dari Rp 2 Ribu
Angkutan publik ini merupakan program Buy The Service/BTS Teman Bus dan Bali menjadi layanan ketiga setelah Palembang dan Surakarta.
Bus TMD telah beroperasi sejak 7 September 2020 di Bali atau kurang lebih 4 tahun.
Rata-rata penumpang di bus TMD ini jumlahnya ribuan per hari.
“Kalau data jumlah penumpang kita dapat data dari dua parameter atau dua alat ukur tahun 2020-2023 itu menggunakan kamera APC yang dipasang diatas pintu depan Bus Trans Metro Dewata. Namun mulai Tahun 2024 alat ukur itu bukan kamera APC lagi tapi alat pembayaran dari take home bus dan dari Qris,” ungkap Manager PT. Satria Trans Jaya, Operator Layanan BTS Bali (Trans Metro Dewata), Ida Bagus Eka Budi P, Senin 30 Desember 2024.
Lebih lanjutnya Eka Budi mengatakan, dilihat dari data jumlah penumpang pada tahun 2024 itu terdapat penurunan dibanding tahun 2023. Hal tersebut disebabkan banyak hal, di antaranya karena alat ukurnya berbeda atau karena faktor lain.
Namun, kata Eka faktor lainnya yaitu pada awal tahun 2020 hingga 2024 sarana atau prasarana dari layanan BTS Bali diakui belum maksimal.
“Contoh sederhana pengguna belum merasa aman dan nyaman, lalu angkutan penumpang atau feeder memang belum ada sampai sekarang itu mungkin yang agak menggerus jumlah penumpang. Terlepas dari alat ukur mungkin deviasinya banyak hal. Jadi bukan hanya alat ukur, 2024 penumpang turun bukan itu sebenarnya. Pemerintah wajib melayani masyarakat dengan menggunakan angkutan massal perkotaan,” jelasnya.
Jumlah penumpang tahun 2020 sebanyak 183.677 orang, tahun 2021 sebanyak 1.885.091 orang, tahun 2022 sebanyak 2.390.745 orang.
Jumlah penumpang tahun 2023 sebanyak 2.074.339 orang dan tahun 2024 sebanyak 1.701.148 orang.
Dari jumlah tersebut, maka jika total jumlah penumpang yang sudah menggunakan bus TMD sebanyak 8.235.000 atau sekitar 33,19 persen.
Sementara rata-rata penumpang per hari sebanyak 1.531 penumpang tahun 2020, sebanyak 5.193 penumpang per hari di tahun 2021, sebanyak 6.586 penumpang per hari tahun 2022.
Pada tahun 2023 rata-rata 5.714 penumpang per hari dan sebanyak 5.109 penumpang per hari tahun 2024.
Eka Budi menjelaskan saat ini operator bus TMD berusaha berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali dan Kemenhub.
“Ini sedang jalan prosesnya, jadi semoga ada solusi untuk Bus Trans Metro Dewata tahun 2025 bisa tetap beroperasi,” jelas Eka Budi.
Ia pun berharap agar layanan bus TMD ini tetap dapat melayani masyarakat khususnya di Bali.
Ia juga berharap sebelum tanggal 1 Januari 2025 sudah ditemukan solusi terbaik untuk kepastian pengoperasian bus TMD.
Disinggung mengenai dampak yang ditimbulkan jika bus TMD tidak beroperasi di Bali, Eka Budi menjelaskan justru kemacetan bertambah parah.
“Ada bus Trans Metro Dewata saja mulai macet di jalan apalagi kalau tidak ada bus Trans Metro Dewata tambah macet pasti. Sudah pasti pengguna bus Trans Metro Dewata akan beralih ke kendaraan pribadi,” jelasnya.
Sementara jika bus TMD masih beroperasi di tahun 2025 terdapat beberapa hal yang dievaluasi atau dibenahi.
Eka Budi memaparkan hal tersebut di antaranya pertama, disiapkan halte yang aman dan nyaman untuk pengguna.
Kedua, feeder atau jenis layanan yang dirancang untuk mengangkut penumpang di area lokal dan mengantarkan penumpang ke titik transfer di mana mereka melanjutkan perjalanan mereka di koridor utama.
“Ketiga, di Bali mulai agak sulit mencari BBM-nya, semoga kalau memang beroperasi lagi tahun 2025 bus Trans Metro Dewata dapat kuota BBM di SPBU, jadi kita tidak keliling mencari BBM-nya karena itu menghabiskan waktu dan BBM juga keliling mencari solarnya,” sambungnya.
Terakhir, ia berharap Pemprov melakukan managemen lalu lintas atau mengatur volume kendaraan yang ada di jalan.
“Sudah selayaknya diatur, kalau tidak masyarakat Bali harus menikmati kemacetan di jalan. Sebab belum ada upaya untuk atur volume kendaraan di jalan,” kata dia.
Tarif Mulai Rp 2 Ribu
Eka Budi menjelaskan bus TMD rute Sarbagita melayani 6 koridor.
Sedangkan penetapan tarif bus TMD sudah diberlakukan sejak 31 Oktober 2023 lalu.
“Tarifnya ada tarif reguler, umum, dan khusus. Per-2024 juga ada namanya tarif integrasi khusus yang membayar menggunakan kartu elektronik,” jelasnya.
Jadi kata Eka Budi, dengan menggunakan kartu elektronik penumpang dapat mendapatkan layanan tiga tarif.
Di antaranya tarif reguler Rp 4.400 kemudian tarif khusus Rp 2.000 namun dengan syarat yang pasti kartunya harus didaftarkan sebab tarif khusus hanya bisa didapat pelajar, mahasiswa S1, Lansia dan penyandang disabilitas.
“Sementara untuk tarif integrasi itu ketika mereka melakukan tapping kedua setelah tapping pertama belum melewati 90 menit tidak terpotong saldonya alias gratis,” imbuhnya.
Untuk biaya operasional bus TMD diungkapkan Eka Budi masih mendapatkan pembiayaan dari APBN.
“Jadi sementara sampai saat ini layanan bus Trans Metro Dewata mendapatkan pembiayaan dari APBN. Jadi kami berjalan berdasarkan kontrak dengan Kementerian Perhubungan dan mereka sudah tentukan setiap per komuter berapa karena layanan by the service (BTS) atau pembelian layanan disubsidi oleh Kemenhub,” kata Eka Budi. (sar)
Bus Listrik Diperkirakan Tiba Akhir 2025
Global Green Growth Institute (GGGI) melalui Bappenas dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghibahkan 10 unit bus listrik.
Armada bus listrik ini akan beroperasi di Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
Bus tersebut diperkirakan tiba di Bali pada akhir tahun 2025.
Bus itu akan mulai beroperasi pada 2026 setelah melewati tahapan pengadaan dan uji coba.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, menjelaskan rencana hibah bus listrik ini bertujuan memperbaiki layanan Trans Sarbagita yang saat ini terbatas.
“Ke depan itu kita akan tambahkan jadi 10 unit lagi dengan bus listrik. Harapannya kita bisa memperbaiki kinerja layanannya. Jadi lebih diperlebar layanannya sehingga lebih baik, dan integrasinya dengan Trans Metro juga harus lebih bagus,” jelas Samsi, Senin 30 Desember 2024.
Meski demikian, persiapan untuk implementasi hibah tersebut membutuhkan waktu.
“Sudah mempersiapkan studinya sekarang dulu, nanti setelah semua keluar spesifikasi dan sebagainya baru dia pengadaan. Jadi kalau dilihat dihitung-hitung berproses, pengadaan, bus itu sebetulnya bukan barang yang ready stok,” jelasnya.
Samsi mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada 2011, jumlah armada Trans Sarbagita telah menurun drastis.
“Awalnya itu 45 unit, sekarang tinggal 10 unit,” katanya.
Penurunan ini disebabkan habisnya usia pakai bus tersebut tanpa adanya penggantian.
Saat ini, hanya dua koridor yang dilayani, yaitu rute Batubulan–GOR Ngurah Rai dan GOR Ngurah Rai–Garuda Wisnu Kencana (GWK).
Bus yang tersisa diarahkan untuk melayani mahasiswa dan perguruan tinggi, seperti Universitas Udayana dari kampus pusat ke kampus Jimbaran.
“Memang kita arahkan dari Unud pusat ke Unud Jimbaran, kemudian baru ke GWK,” tambah Samsi.
Selain hibah bus listrik, Pemprov Bali juga berencana memperlebar koridor layanan Trans Sarbagita untuk meningkatkan kinerja.
“Memperbaiki layanan, jadi Sarbagita itu terlalu sempit layanannya sekarang dan busnya juga tidak banyak. Masih tersisa hanya 10 unit,” ujar Samsi.
Studi sedang dilakukan untuk menentukan rute tambahan yang optimal dan spesifikasi bus listrik, termasuk ukuran dan kapasitasnya.
Samsi menekankan pentingnya proses transisi yang baik, terutama dalam pengalihan layanan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
“Pemprov tidak bisa menerima secara tiba-tiba dengan situasi ini, harus menyiapkan alokasi anggarannya, menyiapkan SDM-nya, menyiapkan peralatan dan piranti kontrol, dan sebagainya. Jadi tidak mudah memang untuk memindahkan itu dalam waktu yang sekaligus,” paparnya.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, hibah bus listrik ini diperkirakan tersedia pada akhir 2025 dan mulai dioperasikan pada 2026.
“Kalau itu dihitung-hitung kurang lebih akhir 2025 baru bisa ada busnya, kemungkinan operasinya 2026. Dari 2025 kita uji coba itu bisa jadi,” ungkapnya.
Samsi sebelumnya mengungkapkan kemacetan di Bali secara berlebihan belakangan ini bisa ditangani dengan public transport yang baik.
Dengan penggunaan publik transportasi, dapat membuat kapasitas pintu masuk ke Bali jadi lebih berimbang.
Terlebih jumlah wisatawan yang masuk ke Bali lumayan besar baik dari Pelabuhan maupun dari Bandara.
“Nanti kalau sistem transportasi bagus, pintu masuk kita akan lebih stabil dan seimbang,” tandasnya. (sar)
Kumpulan Artikel Bali
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.