Disdikpora Bali Sebut Program Makan Bergizi Gratis Akan Bertahap di Kabupaten Lain

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kabupaten Jembrana dipilih sebagai pionir pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali pada Senin 6 Januari 2025. 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, mengatakan, bahwa pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Jembrana bukan uji coba, melainkan tahap awal program.

“Dari hasil koordinasi kami dengan Kadisdikpora Jembrana, makan bergizi gratis di Jembrana hari ini, tanggal 6 Januari 2025, sudah dilaksanakan langsung, bukan uji coba lagi. Di sana menyasar jenjang TK 2 unit, SMP 1, dan SD 12,” jelas Boy, Senin 6 Januari 2025. 

Dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis ini berlokasi di Desa Lateng, Kecamatan Negara, dengan total penerima manfaat sebanyak 3.109 siswa. 

Baca juga: Dimulai 6 Januari 2025, Disdikpora Bali Belum Dapat Arahan Teknis Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis 

“Namun, ini baru mencakup wilayah Kecamatan Negara saja, jadi belum seluruh sekolah di Jembrana. Program ini dilaksanakan secara bertahap,” imbuhnya.

Boy menyebutkan, hingga saat ini, program MBG baru dilaksanakan di Jembrana, sementara kabupaten/kota lain di Bali masih menunggu giliran. 

“Kami sudah koordinasi dengan para Kadisdikpora di kabupaten/kota, dan memang penerima manfaatnya baru di wilayah Jembrana saja. Jadi bertahap semuanya,” ujarnya.

Ketika ditanya alasan Jembrana menjadi wilayah pertama, Boy mengatakan keputusan tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional di Pusat. 

“Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pemerintah pusat kenapa Jembrana dipilih untuk memulai duluan,” tambahnya.

Boy menyatakan bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi lebih lanjut mengenai target pelaksanaan program MBG di seluruh Bali. 

Ia juga menjelaskan bahwa semua biaya program ditanggung oleh pemerintah pusat. 

Demikian juga untuk jumlah siswa sasaran di seluruh Bali nantinya.

“Tentu harus dihitung dulu berapa titik yang menjadi sasaran sekolah, apakah itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB. Kalau sudah ada perhitungan, kami akan menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait sistem dapur umum yang digunakan, Boy mengatakan pengelolaannya dilakukan langsung oleh Disdikpora setempat. 

“Tidak ada pemilihan dapur, langsung dibuat dapur umum,” tutupnya. 

Kumpulan Artikel Bali