Bupati Jembrana Kembang Optimistis Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk Bali Berlanjut

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan optimistis proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk bakal tetap berlanjut. 

Ia memiliki keyakinan pemerintah pusat masih melakukan kajian terlebih dahulu untuk selanjutnya membangun proyek tersebut. 

Meskipun belum lama ini, proyek Tol Mengwi- Gilimanuk tak masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Saya tetap optimistis (berjalan). Apalagi sudah ada rencana pembebasan lahan,” kata Kembang didampingi Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna saat dikonfirmasi, Minggu 9 Maret 2025.

Baca juga: Pegang Janji Pembangunan Bali, Wayan Koster Pastikan Tol Mengwi-Gilimanuk Bakal Tetap Jalan

Kembang mengakui, pihaknya berharap dan yakin Presiden Prabowo Subianto masih akan mengkaji ulang terlebih dahulu terkait rencana pengerjaan mega proyek yang memiliki panjang 96,84 kilometer (km) lebih ini.

Disinggung mengenai informasi terbaru dari Pemerintah Pusat, dirinya mengakui masih belum menerima informasi secara langsung. 

Hanya saja, ia mendapatkan informasi dari berbagai sumber termasuk media terkait kelangsungan hal tersebut. 

Namun ia menegaskan lagi harapannya memang berjalan karena menjadi akses utama. 

“Ini keyakinan. Tentu dalam perjalanannya nanti, (kebijakan) ada perubahan. Saya berharap jalan tol ini bisa jalan nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster angkat bicara terkait dicoretnya pembangunan proyek Tol Mengwi-Gilimanuk dari PSN. 

Ketika ditanya, Koster mengatakan proyek tol tersebut masih terprogram. 

“Masih terprogram (proyek tol Mengwi-Gilimanuk), karena ada evaluasi trase (mengapa proyek ini tidak masuk PSN),” jelasnya pada, Jumat 7 Maret 2025. 

Koster menegaskan proyek Tol Mengwi-Gilimanuk akan tetap berjalan. Pihaknya akan menyusun Perda Nominee terlebih dulu sebelum fokus ke pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk. 

“Baru dilantik, sebentar tunggu dulu. Mau menyusun perda (nominee) itu tadi, akan dibentuk timnya,” bebernya. 

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha mengatakan Pemprov Bali berharap pembangunan tol tersebut tetap dapat berjalan. 

“Mengingat tol tersebut akan sangat membantu kelancaran lalulintas waktu tempuh akan lebih singkat dari Gilimanuk ke Mengwi. Dengan keluarnya dari PSN tentunya pemerintah akan menghitung kembali terkait skema investasinya,” jelas Nusakti pada Minggu 9 Maret 2025. 

Nusakti mengatakan masih menanti hasil kajian lebih lanjut untuk keberlanjutan nasib proyek tersebut. 

“Kita tunggu hasil kajian kembali oleh pemerintah pusat lebih lanjut,” imbuhnya. 

Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 telah menetapkan sebanyak 77 PSN dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029. 

Berdasarkan isi beleid tersebut proyek Tol Mengwi - Gilimanuk dicoret dalam PSN tersebut. 

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia. 

Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). 

Dari 77 PSN tersebut, satu di antaranya adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Dana yang dipakai untuk megaproyek PPN Pengambengan ini mencapai Rp 891 miliar, untuk menjadikan pelabuhan perikanan terbesar di Bali yang berstandar internasional. 

Selain itu juga Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut yang berlokasi di Bali, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dengan pelaksana swasta.

Di sisi lain, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan juga mengatakan penataan atau pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kecamatan Negara tersebut bakal berdampak ke masyarakat sekitarnya. Mengingat proyek tersebut sudah masuk ke dalam PSN. 

“Jika penataan PPN Pengambengan ini selesai di sekitar tahun 2027 secara otomatis akan berdampak ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata dia, nanti akan ada pergerakan ekonomi di sekitar wilayah. Mulai dari storage, pabrik pengolahan ikan, dan lain sebagainya. 

“Di banyak daerah yang ada pelabuhan nasional, perkembangan wilayahnya sangat pesat. Saya pernah berkunjung ke Pelabuhan Ratu dan hari ini (kemarin) sudah menjadi wilayah kota karena pesatnya perkembangan,” sebutnya.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan pembahasan terkait apa saja yang bisa di-support pemerintah daerah, salah satunya ketersediaan air. 

Kemudian pihaknya juga telah berkoordinasi dan mengusulkan akses menuju PPN Pengambengan ini bisa ditata atau diperlebar lagi ke depannya. 

Selain itu, juga sedang merevisi zona industri di kawasan tersebut sebagai dukungan pengembangan PPN Pengambengan. 

“Sesuai visi misi, kami mendorong perkembangan PPN Pengambengan ini bisa berjalan,” tandasnya. (mpa/sar)

Kumpulan Artikel Jembrana