Hadiri Halal Bihalal MUI Bali, Gubernur Koster Paparkan Sejumlah Program Prioritas 5 Tahun Ke Depan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Bali 5 tahun ke depan dipaparkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam kegiatan Halal Bihalal yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali di Ballroom Harris Hotel Denpasar, Sabtu 19 April 2025.

“Seperti kita ketahui bersama Bali sedang menghadapi beberapa masalah serius di antaranya adalah soal macet, kemudian sampah, turis nakal, air, infrastruktur, transportasi dan lain sebagainya. Satu demi satu ini harus diselesaikan,” ujar Gubernur Koster dihadapan tokoh umat muslim perwakilan sejumlah organisasi masyarakat muslim yang menghadiri kegiatan ini. 

“Dan saya sedang bekerja keras tahun ini melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan Bali. Termasuk di dalamnya adalah yang sangat mendesak dan harus segera diselesaikan adalah masalah sampah, kemudian masalah macet harus selesai di 5 tahun periode kedua ini supaya berikutnya itu lebih mudah melanjutkan pembangunan ini,” sambungnya.

Gubernur Koster menambahkan untuk penanganan sampah regulasinya sudah ada. 

Baca juga: Gubernur Bali Koster: Tol Gilimanuk-Mengwi Masih Dalam PSN Bahkan Masuk Ke Dalam RPJMN

Mengapa belum tuntas permasalahan sampah ini? Karena di periode pertama 2019-2023, tiga tahun pertama Covid, jadi tidak bisa dijalankan dengan tindakan keras dan tegas. 

“Mengenai sampah ini soal serius sangat serius, malu di Bali kita ini sebagai destinasi wisata dunia sampah masih jadi cerita terus tidak selesai-selesai. Karena itulah kami berkomitmen dengan Pak Wagub dan jajaran harus selesai sekarang,” tegasnya. 

Lebih lanjut Koster menyampaikan, pola sudah dibuat tinggal eksekusi semua jajaran, sekarang di pemerintahan sampai ke tingkat desa adat itu harus menjalankan program sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. 

“Kalau kita semua disiplin menjalankannya saya yakin tidak sampai 2 tahun selesai, paling tidak mulai dari di komunitas-komunitas dulu. Sedangkan untuk sampah yang besar volumenya seperti Denpasar dan Badung itu akan dikelola dengan pengolahan teknologi modern insenarator,” imbuhnya. 

Untuk mengatasi kemacetan, Gubernur Koster fokus kepada dua hal, pertama infrastruktur dan yang kedua adalah moda transportasi.

Infrastruktur tumbuh jauh lebih lambat daripada pertumbuhan padat penduduk dan juga ada wisatawan, kalau penduduk tidak banyak karena pertumbuhan penduduk Bali kecil sekali hanya 0,67 persen atau di bawah 1 persen.

Tetapi wisatawannya yang banyak, di mana jumlah penduduk Bali 4,4 juta tetapi wisatawan mancanegara 6,5 juta dan wisatawan domestiknya 9,5 juta.

“Jadi itulah yang menjadi sirkulasi aktivitas kehidupan kita di Bali sehingga walaupun penduduknya sedikit tetapi yang beraktivitas di Bali ini banyak. Sedangkan pembangunan infrastrukturnya diukur dengan jumlah penduduk kan tidak nyambung,” ucap Gubernur Koster. 

Menurutnya, Bali daerah wisata, beda dengan daerah lain, jadi standar pengembangan infrastrukturnya mestinya berbeda. 

“Ini sedang kami siapkan konsepnya untuk berbicara dengan pemerintah pusat agar skema pembangunan infrastruktur untuk Bali di bedakan dengan provinsi lain yang bukan pariwisata. Inilah yang harus kita benahi terus menerus tidak bisa kita biarkan. Kalau ini kita biarkan maka kita akan kalah bersaing ke depannya,” tambahnya.

Oleh karena itu pihaknya tengah merancang pembangunan infrastruktur terutama prioritaskan di Denpasar dan Badung dengan skema kerja sama menggunakan dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan dan Gianyar.