Ledakan Amunisi di Garut
TRAGEDI Ledakan Amunisi di Garut Tewaskan 13 Orang, Warga Ngaku Dibayar untuk Bantu Pemusnahan
Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Senin 12 Mei 2025.
TRIBUN-BALI.COM – Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Senin 12 Mei 2025.
Dari jumlah itu, empat di antaranya adalah anggota TNI AD, dan sembilan lainnya warga sipil.
Warga Dibayar Rp150 Ribu untuk Bantu Pemusnahan Amunisi
Dalam wawancara langsung melalui siaran Facebook Tribun Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbicara dengan Agus Setiawan, salah satu kerabat korban tewas.
Agus mengaku bahwa warga Desa Sagara memang dilibatkan dalam kegiatan pemusnahan amunisi.
Baca juga: VIDEO Kerap Terjadi Keributan Warga Pendatang di Lapangan Renon Denpasar Bali, Kapolsek ke Lokasi
“Kami jadi buruh, buka selongsong. Per hari dibayar Rp150 ribu,” ujar Agus.
Agus menambahkan bahwa pekerjaan tersebut bisa berlangsung hingga belasan hari, tergantung pada banyaknya amunisi yang datang untuk dimusnahkan.
Selain itu, warga juga mendapat tambahan penghasilan dari menjual rongsokan sisa amunisi, yang bisa mencapai Rp50–100 ribu per hari.
Bayaran untuk Sesepuh Lebih Tinggi
Warga yang dianggap senior atau sesepuh mendapat bayaran lebih tinggi, yakni hingga Rp200 ribu per hari.
Aktivitas ini dilakukan tanpa pengamanan yang layak, yang pada akhirnya memicu tragedi maut ledakan amunisi.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan akan menanggung biaya pendidikan anak-anak korban, termasuk hingga tingkat perguruan tinggi.
“Untuk anak-anak yang belum menikah, pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-harinya akan kami tanggung,” kata Dedi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan santunan sebesar Rp50 juta untuk tiap keluarga korban, termasuk biaya pemulasaraan jenazah.
Komnas HAM Lakukan Investigasi dan Desak Evaluasi Menyeluruh
Komnas HAM RI turut turun tangan dengan menerjunkan tim ke Garut untuk memantau langsung proses investigasi.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menegaskan perlunya evaluasi total terhadap tata cara pemusnahan amunisi yang melibatkan warga sipil.
“Evaluasi ini penting untuk menjamin keamanan semua pihak dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” tegasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.