Kinerja Lambat, Gubernur Bali Koster Sentil Kadis Koperasi dan Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menilai seluruh kinerja Kepala Dinas (Kadis) yang bertugas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkesan lamban. 

Kinerja yang lambat ini dirasakan Koster khususnya pada eksekusi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bali, I Nyoman Giri Prasta.

Tak tanggung-tanggung, Koster langsung menyebut satu per satu Kadis-Kadis yang kinerjanya lambat pada saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas Pemprov Bali, di Kantor Gubernur Bali, Senin 2 Juni 2025. 

Kadis yang disentil di antaranya Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh dan Kadis Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya.

Baca juga: KOSTER Sentil Kadis Koperasi dan Pariwisata karena Kinerja Lambat

Koster menilai sejak dilantik pada 9 Mei 2025 lalu, kedua Kadis ini belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. 

Bahkan, cenderung lambat. Padahal, ia bersama Wagub sejak dilantik bekerja sangat cepat untuk mengimplementasikan program prioritas Bali. 

Untuk itu, Koster meminta agar para Kadis untuk bekerja maksimal. 

“Saya mohon cara kerjanya begitu (cepat dan maksimal). Ada kadis yang baru dilantik harus dipercepat. Kadis Koperasi (Tri Arya Dhyana Kubontubuh), saya baru tahu juga orangnya. Saya lihat beberapa minggu lambat,” kata Koster. 

Begitu juga Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya yang menurutnya belum menunjukkan kinerja maksimal. 

“Masih ada waktu untuk berbenah diri memberikan percepatan-percepatan apa yang dicanangkan,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kadiskop dan UKM Bali, Try Arya Dhyana Kubontubuh mengaku penilaian yang diberikan langsung Gubernur Koster akan dijadikan motivasi dalam meningkatkan kinerja sebagai Kadis baru.

“Iya, penilaian pimpinan tentu akan menjadi motivator bagi kami selaku kepala dinas baru. Kinerja tetap akan kami tingkatkan,” kata Arya. 

Arya menyampaikan pihaknya saat ini sedang fokus dalam pembentukan kelembagaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang prosesnya sudah 100 persen di Bali pada seluruh desa/kelurahan di Bali. 

Ditarget pada akhir Juni 2025 seluruh Kopdes Merah Putih sebanyak 716 telah memiliki akta.

Diungkapkan, secara nasional, Provinsi Bali mendapat apresiasi dari pusat terkait hal ini. 

Dikatakan, atas dukungan semua pihak Provinsi Bali yang berada di zone 4 justru mendapat progres tercepat dibanding provinsi lain dalam zone ini. 

“Dan ini mendapat apresiasi dari Bapak Wamenkop RI,” ungkapnya.

Arya menegaskan bagaimana pun penilaian terhadap kinerja dirinya, pihaknya akan terus berupaya dan tetap mengakselerasi kegiatan-kegiatan di sektor koperasi dan UKM yang menjadi prioritas Gubernur Bali. 

Seperti upaya mendorong pemberdayaan koperasi sektor riil, seperti koperasi arak dan tenun. 

“Di sisi UMKM, kami berupaya agar pelaku UMKM di Bali semakin meningkat dari sisi kualitas produk, kemasan, pemasaran dan teknologinya, sehingga UMKM naik kelas dapat terwujud,” tandasnya.

Hal senada juga diungkap Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya. 

Ia menilai kritikan yang diberikan Gubernur Bali akan dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam membangun pariwisata Bali yang berkualitas. 

Adapun program ke depan yang akan dilakukan, di antaranya melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, bekerja sama dengan asosiasi pariwisata dalam peningkatan sumber daya pariwisata, pengawasan dan pembinaan terhadap industri pariwisata, sosialisasi pungutan wisatawan asing dan bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka mempercepat pembangunan pariwisata Bali yang berkualitas dan bermartabat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menjelaskan penilaian kinerja para Kadis akan terlihat di sistem online secara berkala. 

Menurutnya, kinerja sejumlah Kadis di Pemprov Bali belum terlihat karena baru dilantik pada 9 Mei 2025 lalu. 

“Khan baru (dilantik), penilaian kinerja 3 bulan dalam sistem penilaian kinerja berbasis online,” kata Lihadnyana.
 
Namun demikian, Lihadnyana berharap para Kadis yang baru dilantik itu bisa segera mengikuti ritme kerja seperti yang diharapkan Gubernur Koster. 

“Nanti kita lihat dari target penilaian terukurnya,” tandasnya. 

Seperti diketahui, sebanyak 12 pejabat tinggi pratama Pemprov Bali dimutasi dan mendapat promosi pada 9 Mei 2025 lalu. 

Selain itu, sebanyak sembilan jabatan diganti karena pejabat lama sudah pensiun. Para pejabat tersebut termasuk Staf Ahli, Kepala Biro, hingga Kepala Dinas. (sar)

Kumpulan Artikel Bali