Pemprov Bali dan DKI Jakarta Akan Jalin Kerja Sama Pembangunan Kereta di Bali 

Pemprov Bali dan DKI Jakarta Akan Jalin Kerja Sama Pembangunan Kereta di Bali 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali akan menjalin kerja sama pembangunan kereta cepat di Bali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut terungkap usai Gubernur Bali, Wayan Koster  menerima kunjungan kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta di Gedung Kerthasabha, Rumah Jabatan Jayasabha, Jumat 13 Juni 2025.

Baca juga: Berkemas dari Rumah Jabatan, PJ Gubernur Bali Titip Proyek Kereta di Bali ke Koster  

 Koster mengatakan kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan kereta di Bali, yang dikatakan masih akan berlanjut.

Sementara untuk update pembangunan kereta di Bali, Koster mengatakan pihaknya masih mencarikan investor, dengan skema pembiayaan. 

“Karena DKI sudah punya pengalaman bekerja sama dengan pihak lain, kami tadi dengan Pak Wagub (Rano Karno) supaya berbagi pengalaman dalam merancang desain untuk mematangkan kembali,” jelas Koster. 

Baca juga: Jalur Kereta hingga Tabanan, Kepala Dishub Bali Sebut Luas TOD hingga 50 Hektare

Selain kerja sama pembangunan kereta cepat di Bali, Koster juga mengatakan terdapat beberapa kerja sama antara Bali dan DKI Jakarta yang masih dalam tahap diskusi. 

“Selain itu juga beberapa kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Bali sedang didiskusikan, dikaji untuk bisa dihidupkan secara konkret dalam beberapa tahun ke depan,” imbuhnya. 

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan terdapat dua kegiatan yang akan dilakukan Pemprov Bali dengan Pemprov DKI Jakarta.

Di antaranya mengundang Gubernur Bali dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Negara Pelopor Indonesia (NPI) di Jakarta pada Tanggal 17 Juli 2025.

Selama ini sudah ada 10 provinsi yang bekerja sama masuk dalam kelompok NPI untuk berbicara tentang berbagai macam ketahanan pangan, pariwisata, kebudayaan.

“Hari ini kita melanjutkan MoU tentang perencanaan Bali membangun infrastruktur MRT. Saya mendapat tugas dari Gubernur Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah progres Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian modern yang berkelanjutan,” beber, Rano. 

Lebih lanjutnya, Rano mengatakan pihaknya telah menawarkan kerjasama teknis melalui MRT Jakarta yang sudah beroperasi.

Kemudian DKI Jakarta sendiri telah memiliki pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT.

Sehingga kerja sama ini nantinya dalam konteks kapabilitas meliputi aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan keuangan transportasi berbasis rel. 

“Baru saja MoU itu dilaksanakan. Mudah-mudahan MoU ini bisa diwujudkan, namun tentu saja MRT itu dibangun dalam jangka yang sangat panjang."

"Kami sedang melanjutkan pembangunan MRT di Jakarta dari mulai HI sampai Ancol atau Kota Tua itu kira-kira 25 km, membutuhkan waktu sampai 2029 selesai. Jadi bisa dibayangkan membuat jalur ini tidak semudah membalikkan telapak tangan,” paparnya. 

Terlebih, kata Rano spesifik Bali dengan kekayaan dan kekuatan adatnya, ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan.

Di mana membangun rel kereta ini tidak melalui konsep atas namun semuanya dari bawah. 

“Kalau bawah ini tentu pekerjaannya jauh lebih panjang dan biayanya jauh lebih besar. Tapi  mudah-mudahan kita bisa cari jalan MRT di Bali ini bisa terwujud,” paparnya. 

Diakui Rano, proyek MRT ini, membutuhkan investasi yang tentunya sangat besar. Tentu Bali tidak akan bisa sendiri, dan Jakarta dinilai cukup bisa membantu.

“Tapi apakah Jakarta dan Bali cukup? Belum tentu, artinya kita harus mencari investor lagi. Cuma sebagai bridging itu diperlukan anggaran untuk perencanaan, bikin desain."

"Artinya tim ini harus kerja serius. Barangkali MRT ini menyiapkan ini hampir 2 tahun, untuk perencanaan itu juga memerlukan anggaran. Mungkin di sini Bali harus menurunkan APBD nya untuk perencanaan itu,” tutupnya. (*)

Berita lainnya di Kereta Api di Bali