Gubernur Koster Akan Bangun 4 Underpass dan Jalan Baru di Bali, Target Tahun 2028 Kemacetan Beres

DENPASAR, TRIBUN-BALI.COM - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan persoalan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat Bali, khususnya di wilayah Denpasar, Badung, dan sekitarnya, kini tengah dibahas dan segera dituntaskan.

Bahkan Koster menargetkan tahun 2028 kemacetan di Bali beres.

Untuk mewujudkan solusi jangka panjang, Koster telah mengumpulkan seluruh bupati se-Bali guna menyepakati skema kolaboratif pembangunan underpass dan jalan baru, termasuk sharing anggaran 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Pembangunannya akan menggunakan dana sharing 10 persen PHR dari tiga kabupaten/kota dengan PHR tertinggi di Bali, yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar.

Menurut Koster, salah satu fokus utama adalah pembangunan 4 underpass baru di Denpasar.

Satu underpass jadi tanggungjawab Pemprov Bali, satu Kabupaten Badung, dan dua Pemkot Denpasar. 

Baca juga: VIDEO Petugas Temukan Sajam Dalam Tas Anak Jalanan di Jembrana Bali, 14 Orang Diamankan

Selain itu, juga direncanakan pembangunan jalan baru yang menghubungkan Denpasar ke Badung, Tabanan hingga Karangasem, mulai tahun 2026. 

"Pada anggaran perubahan (2025) proses perencanaan dan desain. Jika dihitung, rata-rata satu underpass butuh biaya sekitar Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar. Kalau semua berjalan sesuai rencana, maka pada 2028, proyek underpass Denpasar akan selesai dan titik-titik macet itu hilang,” tegas Koster saat Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di Kampus ISI Bali, Denpasar, Minggu (29/6/2025).

Untuk wilayah Badung yang menjadi pusat kepadatan, Koster menyebut sudah dipetakan seluruh titik kemacetan dan ditargetkan tuntas lebih dulu mengingat kapasitas fiskal daerah yang besar.

“Karena uang Badung banyak, harus selesai duluan,” ujarnya.

Dalam skema pembiayaan, Koster menyebut bahwa pembagian 10 persen dari PHR akan menjadi tulang punggung pembangunan lintas kabupaten. 

Gubernur Bali dua periode ini menargetkan hingga Rp 780 miliar sudah terkumpul dari daerah Badung, Gianyar, dan Denpasar.

Badung memiliki target PHR tahun 2026 sebesar Rp 6,1 triliun, yang berarti kontribusi 10 persennya mencapai Rp 600 miliar.

Gianyar target Rp 900 miliar, menghasilkan Rp 90 miliar. Denpasar target Rp 900 miliar, juga berkontribusi Rp 90 miliar.

“50 persen dana ini akan kita salurkan untuk BKK ke 6 kabupaten/kota yang tertinggal secara infrastruktur, sisanya untuk membangun jalan lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi,” jelasnya.

Koster menargetkan pembangunan besar-besaran ini tuntas dalam periode 2026 hingga 2029, dengan dampak signifikan terhadap kelancaran transportasi dan pemerataan pembangunan di Bali.

Gubernur asal Desa Sembirin, Tekajula, Buleleng, ini berharap masyarakat Bali bersabar dan mendukung upaya pemerintah mengatasi kemacetan ini.

“Sing dadi cara makan cabe rawit jani gigit jani pedes, sabar bedik," katanya.

Pariwisata Tetap Kuat

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menanggapi kabar tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan pariwisata di Bali akibat menurunnya jumlah wisatawan.

Koster memberikan klarifikasi bahwa kondisi pariwisata Bali tetap kuat dan tidak sedang mengalami penurunan seperti yang beredar.

Meskipun ada PHK, hal itu bukan terjadi di lingkungan perusahaan pariwisata.

“Jumlah wisatawan mancanegara ke Bali sampai Desember 2024 mencapai 6,4 juta orang. Sementara wisatawan domestik mencapai 9,5 juta. Pertumbuhan ekonomi kita 5,48 persen, tingkat pengangguran hanya 1,79 persen, dan angka kemiskinan 3,8 persen,” tegas Koster.

Untuk tahun 2025, ia mengatakan ada kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 10–12 persen per bari. 

“Wisatawan domestik memang sempat turun di awal tahun hingga Mei, tapi kembali naik saat liburan sekolah Juni ini. Bahkan, sekarang sangat sulit mendapatkan tiket pesawat ke Bali,” ujarnya.

Tingkat okupansi hotel juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, Hotel The Meru mencatatkan okupansi sebesar 96 persen, kawasan Nusa Dua di atas 90 persen, Kuta sekitar 80 persen, dan Buleleng 70 persen. 

“Artinya, tidak benar kalau dikatakan Bali mulai sepi,” tambahnya.

Terkait isu PHK, Koster menegaskan bahwa kasus tersebut bukan berasal dari industri pariwisata.

“Memang ada PHK, tapi bukan karena pariwisata. Contohnya, ada perusahaan Coca-Cola di Mengwi yang tutup karena jenis usahanya sudah tidak diperlukan. Ada juga unit usaha lain yang tutup karena tidak diperlukan, ya tutup,” jelasnya.

Ia juga mengkritik narasi yang seolah-olah ingin mencoreng citra Bali sehingga wisatawan enggan berkunjung ke Pulau Dewata.

“Bali ini kan tidak sendiri. Kalau bisa Bali ini ingin citranya dibuat buruk supaya orang enggan datang. Kemarin sempat viral isu wisatawan mulai meninggalkan Bali dan beralih ke Lombok lewat Padangbai. Tapi coba dilihat datanya, satu hari kemarin saya cek, jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali mencapai 12 ribu, sementara mancanegara 23 ribu. Totalnya lebih dari 30 ribu orang per hari,” ungkapnya.

Praktik Nakal 

Namun demikian, Koster juga mengingatkan adanya praktik tidak resmi yang bisa merugikan Bali. 

“Ada juga yang nakal, menyewakan vila pribadi atau rumah pribadi kepada warga negara asing. Ini tentu akan kami tertibkan karena tidak sesuai dengan aturan,” paparnya. 

Ia menyebut praktik ini merugikan sektor pajak dan pendapatan daerah, khususnya di Kabupaten Badung.

“Sekarang ada vila milik pribadi, rumah milik pribadi, yang disewakan kepada kawannya dari luar negeri, seperti Rusia dan Ukraina. Ini kita akan tindak tegas karena merugikan pajak hotel, restoran, dan pemerintah daerah, terutama Kabupaten Badung,” kata Koster.

“Pak Sekda tolong ini ditangani dengan serius,” tegasnya.

Gubernur Koster telah melakukan pembentukan tim terpadu untuk melakukan penertiban terhadap penyewaan ilegal sekaligus terhadap wisatawan asing yang melakukan pelanggaran hukum atau norma lokal.

“Saya bentuk tim terpadu untuk melakukan penertiban. Termasuk wisatawan nakal yang tidak taat aturan, akan kita tertibkan,” ujarnya.

Ia juga menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Bali sedang mengalami over tourism.

“Saya bilang, Bali belum over tourism. Karena belum mencapai lebih dari 100 persen. Sekarang masih di bawah 100 persen. Yang ada adalah wisatawan nakal,” jelasnya.

Menurut Koster, fenomena wisatawan nakal ini perlu ditangani secara serius.

Ia menyoroti sejumlah perilaku yang meresahkan, seperti berkendara tanpa helm, melanggar lalu lintas, bahkan melawan aparat kepolisian. 

Untuk itu, ia telah berkoordinasi dengan Kapolda Bali dan Imigrasi untuk melakukan penindakan tegas. 

“Kalau nakal, langsung kita deportasi bekerja sama dengan Imigrasi. Kalau melanggar hukum, tindak secara pidana. Semua ditertibkan agar wisatawan yang datang ke Bali tertib, disiplin, dan berkualitas,” pungkas Ketua DPD PDIP Bali ini. (sup)