Jelang Musda, Hanura Bali Memanas Kadek Arimbawa Digoyang Mosi Tidak Percaya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Dinamika internal Partai Hanura Bali memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan Juli 2025. 

Mayoritas pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bersama Fraksi Hanura di Klungkung, Buleleng, dan Karangasem, serta organisasi sayap (orsap) Lasmura dan Srikandi Hanura, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, I Kadek Arimbawa alias Lolak.

Salah satu alasan paling mengemuka adalah merosot tajamnya perolehan kursi Partai Hanura di Bali pada Pemilu 2024. 

Dari sebelumnya 16 kursi DPRD kabupaten/kota (termasuk 1 kursi DPRD Provinsi Bali), kini Hanura Bali hanya bisa meraih 6 kursi.

Baca juga: PILGUB BALI Koster-Giri Terima Dukungan Hanura, PKB, PBB, PPP, Ummat, Pendaftaran Terakhir Pilkada

Ketua DPC Hanura Klungkung, Wayan Buda Parwata, Selasa 1 Juli 2025 menegaskan, penurunan kursi ini adalah bukti gagalnya kepemimpinan Ketua DPD Bali.

“Kami kecewa berat. Kursi Hanura Bali anjlok. Padahal saat Pak Ketua terpilih, beliau berjanji siap mundur jika gagal menaikkan perolehan kursi. Kenyataannya bukan naik, malah anjlok ke titik terendah,” ungkap WB Parwata.

Anggota DPRD Kabupaten Klungkung ini juga menilai Arimbawa tidak fokus membesarkan partai di Bali, karena memilih maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah pada Pileg 2024 lalu.

“Bayangkan Ketua DPD Bali sibuk kampanye ke Sulawesi Tengah. Sementara di Bali tidak ada gerak konsolidasi yang serius. Bagaimana kita mau menang?” sindir WB Parwata yang juga Ketua Organisasi Sayap Lasmura Bali ini.

Kritik juga disampaikan terkait kondisi sejumlah DPC di Bali yang hingga saat ini dinyatakan vakum dan tidak aktif. Di antaranya DPC Hanura Tabanan dan DPC Hanura Badung.

“Sampai sekarang tidak ada langkah konkret dari Ketua DPD untuk menghidupkan kembali DPC yang mati suri. Hanura ini partai serius, bukan sekadar papan nama,” ujar WB Parwata.

Ketua DPC Hanura Buleleng, Gede Wisnaya Wisna, juga menegaskan mosi tidak percaya dengan menggarisbawahi lemahnya manajemen dan transparansi pengelolaan dana partai.

Menurutnya, selama ini dana kontribusi yang disetor oleh DPC tidak jelas pertanggungjawabannya di tingkat DPD Bali.

“Kami di DPC Buleleng rutin setor dana kontribusi selama bertahun-tahun. Tapi dalam laporan ke DPP, angkanya tidak sesuai. Ada selisih ratusan juta yang tidak pernah dijelaskan,” kata Gede Wisnaya Wisna.

Ia juga menyayangkan tidak adanya rapat evaluasi serius pasca-Pemilu, padahal Hanura Bali mengalami penurunan kursi yang signifikan.

“Setelah Pemilu, seharusnya DPD Bali mengundang DPC untuk evaluasi menyeluruh. Ini malah tidak ada. Kami dibiarkan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Dukungan mosi tidak percaya juga disampaikan Sekretaris DPC Hanura Karangasem, I Nyoman Ginantra Artana. 

Ia menyoroti kekosongan kepengurusan DPC Hanura Karangasem setelah Ketua dan Bendahara DPC Karangasem mundur, yang dinilainya tidak mendapat respons ataupun tindak lanjut dari Ketua DPD Hanura Bali.

“Kami sudah melaporkan kondisi tersebut kepada DPD. Tapi sampai sekarang tidak ada respon apa pun. Akibatnya Hanura Karangasem mengalami kekosongan pimpinan. Ini menjadi bagian dari mosi tidak percaya kami kepada kepengurusan Hanura Bali di bawah Pak Kadek Arimbawa,” tegas Ginantra.

Ketua Srikandi Hanura Bali, Wilis Rumsini, ikut menyuarakan ketidakpuasan. Ia menilai untuk membangkitkan kembali Hanura di Bali, sudah saatnya ada pembaruan kepemimpinan.

“Bagi saya ini bukan soal suka atau tidak suka pada individu. Ini soal masa depan partai. Kalau mau Hanura bangkit, harus berani melakukan perombakan,” tegas Wilis.

Wilis mengaku kecewa melihat kondisi internal yang terpecah, komunikasi yang tidak cair, serta minimnya agenda konsolidasi.

“Saya mendengar banyak keluhan. Makanya saya juga mendukung langkah teman-teman yang menginginkan evaluasi total. Kalau perlu ya ganti kepemimpinan,” imbuhnya.

Para pengurus DPC dan fraksi menilai Kadek Arimbawa tidak menepati janji yang pernah diucapkan ketika terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Bali. 

Saat itu, ia berjanji akan mundur jika gagal mendongkrak suara Hanura di Bali.

“Itu ucapan yang semua orang dengar. Sekarang malah diam saja, padahal kursi jeblok. Ini yang membuat kami hilang kepercayaan,” kata WB Parwata.

Para pengurus DPC juga menilai menjelang Musda 2025 tidak ada inisiatif atau langkah konkret dari Ketua DPD untuk mempersiapkan agenda regenerasi.

“Musda sudah dekat. Tapi DPD seperti tidak peduli menyiapkan mekanisme yang baik. Padahal ini momentum menyelamatkan partai,” ujar Gede Wisnaya Wisna.

DPP Partai Hanura sendiri sejatinya sudah mendengar gejolak yang terjadi di Bali. Setelah dinamika semakin meletup pada Maret lalu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta mengutus Waketum Bidang OKK DPP Partai Hanura Akhmad Muqowam dan Korwil VIII (Bali, NTB & NTT) Brigjen TNI (Pur) Manofarianto,  turun ke Bali pada 11 Juni lalu.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Hanura Bali I Kadek Arimbawa menegaskan dirinya masih memimpin hingga saat ini. 

Ia mengaku mendengar aspirasi tersebut namun menegaskan pergantian ketua harus melalui mekanisme Musda.

“Saya masih Ketua DPD Hanura Bali yang sah. Kalau mau ganti, ya lewat Musda. Itu mekanisme resmi partai,” tegasnya.

Ia juga membantah tudingan tidak bekerja untuk partai. 

Menurutnya, selama ini ia tetap menjalankan tugas sebagai Ketua DPD, termasuk hadir dalam agenda-agenda DPP Partai Hanura.

“Saya juga aktif membagikan informasi dan perkembangan partai melalui grup WhatsApp DPD. Tidak benar kalau dibilang saya diam saja,” ujarnya.

Kadek Arimbawa menilai wajar muncul dinamika dan kritik di internal partai menjelang Musda. 

Namun ia berharap semua pihak tetap mengikuti aturan organisasi.

“Kalau memang teman-teman ingin perubahan, saya hormati. Tapi lakukan sesuai mekanisme partai. Musda itu tempatnya,” pungkasnya.

Kumpulan Artikel Bali