Jokowi Mengaku Prabowo Tak Bicara dengan Dirinya Soal Amnesti Hasto, Sinyal Merapat ke Mega?

TRIBUN-BALI.COM, SOLO -  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bebas dari tahanan KPK karena amnesti yang diberikan Presiden Prabowo.

Terkait hal ini, mantan Presiden Jokowi mengakui tak ada pembicaraan dengan dirinya sebelumnya.

"Tidak ada (pembicaraan dengan Jokowi),” ungkapnya seperti dikutip dari TribunSolo.com, Sabtu (2/8/2025).

Padahal sebelumnya, Jokowi melakukan pertemuan dengan Prabowo di Bakmi Jowo Bu Citro, Minggu (20/7/2025) malam.

Saat itu pembicaraan hanya seputar Kongres PSI yang baru saja selesai dilalui.

"Pembicaraannya soal PSI kemarin,” jelasnya.

Menurutnya, ini adalah murni hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ia pun menghormati keputusan ini.

Baca juga: SITA Handphone Peserta Kongres PDIP di Bali, Amnesti Hasto Sudah Dibahas Saat Bimtek Kemarin?  

"Sama itu adalah hak prerogatif itu adalah hak istimewa presiden yang diberikan Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati,” jelasnya.

Seperti diketahui, Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo dalam kasus suap dengan vonis 3,5 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku.

Mengenai waktu pemberian ini, Jokowi mengaku tidak tahu-menahu.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kursi Ketua Umum PDIP Kembali Diduduki Megawati, Final Hasil Kongres di Bali

"Ditanyakan ke presiden (mengenai waktu diberikan abolisi dan amnesti setelah adanya putusan),” jelasnya.

Menurutnya, keputusan pemberian amnesti ini telah melalui berbagai pertimbangan.

Termasuk pertimbangan sosial politik yang sedang berkembang.

“Ya semuanya yang namanya pemerintah presiden pasti pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik semua pasti memiliki sisi pertimbangan,” terangnya.

Baca juga: KONGRES PDIP di Bali, Megawati Kembali Terpilih Jadi Ketum Berbarengan dengan Amnesti Hasto!

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga telah meminta agar para kadernya mendukung pemerintah di acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Mengenai hal ini, Jokowi tak ingin berkomentar.

“Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri (mengenai PDIP dukung pemerintah),” jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Pasalnya, belum lama ini mereka menunjukkan keakraban saat Prabowo menghadiri Kongres PSI.

“Baru aja beliau ke rumah baru aja ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam,” ungkapnya.

Ikuti Kongres PDIP

Pasca dibebaskan, Hasto rencananya akan terbang ke Bali untuk mengikuti kongres PDIP.

Terkait kongres PDIP, Hasto akan datang keesokan harinya (hari ini-red).

"Soal urusan politik ke Bali itu kan masih bisa besok pagi atau bisa besok siang. Saya kira itu nggak ada masalah," jelasnya.

Sementara atas amnesti yang diberikan Presiden Prabowo, Maqdir mewakili Hasto mengucapkan terima kasih.

"Ya tentu saja berterima kasih kepada Bapak Presiden begitu loh ya, karena bagaimanapun juga Bapak Presiden itu kan sudah menggunakan hak konstitusional," ujarnya.

Ketua Steering Committee Kongres ke-VI PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun belum bisa memastikan apakah Hasto Kristiyanto akan hadir dalam rangkaian kongres PDIP di Bali.

“Saya belum tahu itu, karena itu kan masih ada proses administrasi,” kata Komarudin di sela-sela penyelenggaraan Kongres di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).

Komarudin pun enggan berspekulasi soal kemungkinan Hasto akan dipilih kembali menjadi Sekretaris Jenderal PDIP untuk periode 2025-2030.

Sebab, kata dia, penyusunan struktur kepengurusan partai menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Komarudin juga menegaskan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai tidak ada batasan masa jabatan Sekjen partai maksimal dua periode.

“Enggak ada di AD/ART, partai tidak membatasi soal sekjen dua periode. Tidak ada batasnya. Itu kewenangan prerogatif ketua umum menentukan siapa saja,” ujarnya.

Dalam Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri resmi ditetapkan kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) masa bakti 2025-2030. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Jokowi Sebut Prabowo Tak Bicara Dengannya Soal Amnesti untuk Hasto