Pakar Hukum Adat Setuju Langkah Tegas Koster Soal Pembangunan Kasino di Bali: Langkah Sudah Tepat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pakar Hukum Adat dan Masyarakat Bali, Prof Dr I Made Suwitra sangat setuju dengan keputusan tegas Gubernur Bali soal pembangunan kasino di Bali.

Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali ini menjelaskan bahwa langkah Wayan Koster ini adalah hal yang besar dan sangat tepat demi menjaga nama baik Bali.

Seperti diketahui, Wayan Koster dengan tegas menolak pembangunan kasino di Bali karena bisa merusak tradisi Bali.

"Langkah Gubernur menolak kasino adalah sudah tepat, karena koheren dengan pembangunan Bali terutama di bidang pariwisata yang berbasis kebudayaan Bali," kata Made Suwitra pada Minggu 17 Agustus 2025.

Baca juga: Nafas Lega Masyarakat Bali, Kenaikan Pajak PBB-P2 Tak Terjadi, Karangasem dan Klungkung Tak Naik

Kata dia, koherensi ini perlu dipertahankan sebagai pemimpin nomor 1 di Bali. 

Demikian pula pembangunan yang lainnya mestinya selalu dikoherensikan dengan konsep kebudayaan Bali dan falsafah Tri Hita Karana.

"Apalagi sudah ditetapkan menjadi norma hukum dalam bentuk Perda sebagai guidence dalam membangun Bali,”

“Bali hendaknya tidak dijual untuk pariwisata tapi dikelola dengan untuk kesejahteraan sebagai kemanfaatan bersama dan pemeliharaan lingkungan dan kebudayaan Bali," jelasnya.

Lebih lanjut, Prof Suitra menuturkan, dampak kasino terhadap pariwisata di Bali secara konseptual akan dapat merusak pariwisata budaya yang berbasis agama Hindu dan akan berubah menjadi pariwisata sekuler.

"Image tentang Bali sebagai Pulau Dewata dapat semakin memudar di mata wisatawan. Jadi lebih bersifat negatif daripada positifnya," ucapnya.

Demikian pula untuk kebudayaan Bali dapat semakin tergerus nilai komunal religiusnya yang dibangun dan diwariskan oleh para leluhur dengan ciri khasnya.

Baca juga: Ribuan Warga Binaan di Bali Dapat Remisi di Hari Kemerdekaan, Termasuk Koruptor Eks Bupati Klungkung

Baca juga: Klungkung Tidak Ada Kenaikan PBB-P2, Karangasem 15 Tahun Tidak Sesuaikan Tarif NJOP

Lebih jauh, Prof Suwitra menyampaikan, ketika dasar pijak yang digunakan “Membangun Bali Berbasis Kebudayaan Bali”, maka ancaman nyata dengan dibukanya kasino di Bali adalah dapat merusak makna pembangunan dan kebudayaan Bali.

Karena dengan konsep pembangunan sebagai perubahan menuju pada kondisi yang lebih baik material dan spiritual dan berkelanjutan, maka membangun “kasino” di Bali berada di luar kebudayaan Bali.

Yang dilandasi konsep komunal religius dengan berbagai aspek empirisnya yang dan sudah terbukti memberikan manfaat besar dalam perkembangan pariwisata. 

"Jadi membangun kasino di Bali dapat dinyatakan tidak relevan dan tidak koheren dengan konsep pembangunan Bali berbasis kebudayaan Bali," tandasnya.