Ancaman Kelangkaan BBM, Ketua DPRD Bangli Minta Awasi Distribusi: Jangan Ada Permainan

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Secara umum, aktivitas masyarakat di Kabupaten Bangli, Bali, masih terlihat normal, Jumat 27 Maret 2026. 

Namun demikian, sebagian besar masyarakat mulai khawatir atas isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dampak perang Timur Tengah antara AS-Israel melawan Iran.

"Aktivitas masyarakat masih seperti biasa. Tapi kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan BBM dampak perang Timur Tengah ini sudah ada," ujar Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika.

Politikus PDIP asal Kecamatan Tembuku ini mengatakan, jika terjadi kelangkaan BBM, tentu masyarakat Bangli, yang notabene bergerak di sektor pertanian akan mengalami dampak signifikan. 

Baca juga: Stok BBM di Bali Aman, Pertamina Patra Niaga Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying

Sebab produksi hingga pendistribusian hasil pertanian, tidak bisa lepas dari BBM.

"Di Bangli, mobilitas di sektor pertanian sangat tinggi, kalau sudah yang namanya transportasi, pasti BBM ini kunci. Ketika BBM ini langka dan mahal, maka biaya pertanian akan melonjak, baik itu biaya pengolahan lahan, penjualan ke pasar-pasar di Bali. Dan, secara tak langsung nilai jual hasil pertanian ini juga tinggi karena menyesuaikan dengan harga produksi," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Suastika pun meminta pemerintah, aparat penegak hukum dan instansi terkait agar melakukan pengawasan sejak dini. 

Supaya kekhawatiran masyarakat tidak dijadikan celah untuk oknum-oknum memperkaya diri dengan melakukan penimbunan.

"Harus mulai saat ini lakukan antisipasi penimbunan, mari kita bahu-membahu saling mengawasi. Ketika dalam kondisi krisis BBM jangan main-main. Harus bersatu padu. Jika ditemukan adanya penimbunan, harus bertindak tegas. Baik itu BBM maupun gas," tegas Suastika.

Meskipun saat ini pendistribusian dan harga BBM masih normal. 

Suastika mengajak masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi krisis. 

Salah satunya ialah mulai melakukan swasembada pangan secara mandiri. 

Sehingga, ketika nilai kebutuhan pokok melambung tinggi, masyarakat sudah memiliki persiapan.

"Saat ini masyarakat harus mulai antisipasi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Mulai menanam sayuran, padi dan sebagainya untuk antisipasi ketika nilai melambung tinggi dampak krisis," ujarnya.

Terkait jalannya pemerintahan, Suastika menyerahkan pada kebijakan pemerintah pusat. 

Sebab jika terjadi kelangkaan BBM, tentunya hal tersebut telah menjadi masalah nasional.

"BBM itu masalah nasional. Jadi, kita mengikuti saja apa arahan maupun program nasional. Sudah barang tentu pasti ada efisiensi. Mungkin akan kayak Covid, proses pembelajaran, kinerja di masing-masing instansi baik swasta maupun negeri, jika memungkinkan WFH, ya WFH," ujarnya. (*)

Kumpulan Artikel Bangli