DPRD Bangli Sepakati LKPJ Bupati 2025, Dorong Digitalisasi Pajak

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI -  Setelah melalui rangkaian pembahasan yang dinamis dan musyawarah mufakat, gabungan komisi DPRD Kabupaten Bangli akhirnya menyatakan sikap bersama terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam rapat gabungan komisi yang digelar, Kamis 9 April 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika didamping Wakil Ketua I Nyoman Budiada. Dihadiri Bupati Bangli, SN Sedana Arta dan stakeholder terkait.

Berangkat dari berbagai pemikiran dan pertimbangan yang telah dibahas secara mendalam, DPRD Bangli menyampaikan sejumlah catatan penting. Dalam dinamika rapat, DPRD menilai bahwa ruang fiskal daerah yang masih sangat terbatas menjadi tantangan utama dalam mendorong pembangunan.

Oleh karena itu, DPRD Bangli melalui juru bicaranya, I Made Diksa, meminta Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta untuk lebih mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi sesuai kewenangan daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: PROYEK Tol Mengwi-Gilimanuk Apa Kabar? Ini Kata Menteri PU Terkait Kelanjutan Pembangunannya! 

Baca juga: LONGSOR di Gitgit, 27 KK Tempekan Yeh Muncrat Terisolir Buleleng Bali, Begini Kondisinya! 

"Upaya intensifikasi tersebut tidak hanya sebatas peningkatan target, tetapi juga harus disertai langkah konkret untuk meminimalisir serta mencegah kebocoran penerimaan," ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD Bangli secara tegas mendorong pemanfaatan sistem berbasis elektronik atau digitalisasi yang lebih inovatif guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Di sisi lain, DPRD juga mengakui dan mengapresiasi kerja keras Bupati Bangli dalam mengupayakan sumber pendanaan pembangunan melalui koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Bali serta kabupaten lain seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar. 

"Upaya tersebut dinilai berhasil menghadirkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pembangunan daerah," ujarnya.

Meski demikian, DPRD berharap agar upaya lobi tersebut tidak berhenti, melainkan terus ditingkatkan dalam kerangka pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep “one island, satu pola, dan satu tata kelola”. 

"Sinergi antar daerah dinilai menjadi kunci dalam memperkuat pembangunan yang merata di seluruh Bali," jelasnya.

Secara umum, DPRD Bangli menilai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangli selama tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Namun, mereka juga menyoroti bahwa masih terdapat sejumlah indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal, terutama pada sektor pendapatan daerah dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Dalam penutup penyampaian laporan, DPRD Bangli menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dan penuh rasa kekeluargaan selama proses pembahasan LKPJ. (*)