Simposium Nasional Kependudukan 2026: Transformasi Kebijakan Kependudukan Menyambut Silver Economy

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Konsorsium Perguruan Tinggi pada Kamis 23 April 2026 di Bali, yang diikuti oleh perguruan tinggi dan Universitas Udayana Bali sebagai tuan rumah. 

Simposium ini menyoroti kejadian demografis di mana Indonesia saat ini berada dalam fase demografi yang sangat krusial. 

Sekitar 68 hingga 70 persen penduduk kita berada pada usia produktif. 

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam apa yang dikenal sebagai bonus demografi, sebuah peluang langka yang tidak datang dua kali. 

Baca juga: Digitalisasi Bansos 2026, Dukcapil Denpasar Kejar Aktivasi IKD untuk 35 Ribu Penduduk Desil 1 - 5

Periode 2020 hingga 2030 telah diidentifikasi sebagai dekade kritis—sebuah jendela peluang yang menentukan apakah Indonesia mampu melakukan lompatan besar menjadi negara maju pada tahun 2045.

Saat ini, Indonesia juga telah mencapai tingkat fertilitas penggantian atau replacement level. 

Artinya, secara kuantitas populasi relatif stabil. Namun stabilitas ini bukan tanpa risiko. 

Tanpa intervensi yang tepat, kita dapat menghadapi ancaman depopulasi di masa depan yang berpotensi mengganggu struktur ekonomi dan sosial.

“Dalam menghadapi dinamika tersebut, pemerintah telah melakukan transformasi paradigma kebijakan kependudukan. Jika sebelumnya pendekatan lebih berfokus pada pengendalian jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana, kini pendekatan yang diambil jauh lebih komprehensif. Fokus utama bergeser pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi lintas sektor,” jelas Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D. dalam sambutannya.

Berdasarkan proyeksi tahun 2026, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 288 juta jiwa. 

Namun tantangan yang kita hadapi tidak hanya soal jumlah, melainkan juga distribusi dan karakteristik wilayah. 

Pulau Jawa mengalami tekanan kepadatan yang sangat tinggi, sementara wilayah luar Jawa justru menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

“Oleh karena itu, strategi pembangunan kependudukan harus berbasis wilayah. Di kawasan barat Indonesia, khususnya Jawa, Sumatera dan Bali, kita mulai menghadapi penurunan tingkat kelahiran serta peningkatan jumlah lansia. Fokus kebijakan diarahkan pada manajemen penuaan atau aging management. Sementara itu, di kawasan timur Indonesia, tantangan utama masih berkisar pada tingginya angka kelahiran, kemiskinan ekstrem, dan prevalensi stunting. Intervensi besar dalam pembangunan kualitas manusia menjadi prioritas utama,” tambah Prof. Budi.

Menurutnya, stunting ini adalah salah satu isu lain yang juga paling mendesak untuk segera ditangani. 

Masalah ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu kesehatan, tetapi sebagai ancaman serius terhadap masa depan ekonomi bangsa.