Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemkab Buleleng mengurangi besar anggaran Pilkada 2017 dari semula Rp 42,7 miliar menjadi Rp 41 miliar.
Pengurangan sebesar Rp 1,7 miliar itu disepakati
Dalam rapat antara Sekab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana, perwakilan Polres Buleleng, dan perwakilan Kodim 1609/Buleleng di Kantor Sekab Buleleng, Bali, Jumat (29/4/2016).
Gede Suardana mengatakan, sebelumnya ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 42,7 miliar berdasarkan standar kebutuhan Permendagri Nomor 51 tahun 2015.
Namun kini ada perubahan regulasi.
Pengeluaran anggaran, menurutnya, kini mengacu pada standar dan juknis kebutuhan Pilkada serentak 2017 melalui SK No 43 dan nomor 44 KPU RI tahun 2016.
“Kami melakukan revisi dari anggaran yang diajukan sebelumnya. Dari hasil revisi diusulkan dari Pemendari No 51 senilai Rp 42,7 milliar. Berdasarkan SK 43 dan 44 KPU RI tahun 2016 terkoreksi menjadi Rp 41 milliar,” kata Suardana.
Akibat pengurangan anggaran itu, KPU juga mengurangi pengeluaran biaya operasional.
Satu di antaranya adalah biaya sewa gedung untuk menyimpan logistik Pilkada.
Jika sebelumnya KPU menyewa Gedung Santo Paulus Singaraja, kini akan menggunakan bekas Kantor DKP Buleleng di Jalan Gajah Mada Singaraja untuk menyimpan logistik.
“Yang dikoresi adalah penggunaan gudang. Karena kami sudah diberikan pinjaman gudang oleh pemerintah kabupaten berdasarkan usulan KPU,” ucapnya.
Dari anggaran Rp 41 miliar tersebut, dibagi untuk pemenuhan beberapa kebutuhan operasional Pilkada.
Di antaranya anggaran pengamanan untuk Polri Rp 14 miliar, TNI Rp 2,6 miliar, dan Bawaslu Rp 13 miliar.
“Kami berharap dengan tuntasnya masalah anggaran ini, proses perencanaan program dan pelaksanaan Pilkada menjadi lebih fokus,” katanya.
Sementara Puspaka mengatakan, selanjutnya Pemkab akan melaksanakan rapat bersama DPRD Buleleng untuk menginformasikan penganggaran Pilkada.
“Hibah Pilkada 2017 untuk KPU, Polri dan TNI sekarang sudah final. Selanjutnya kami akan agendakan secara formal untuk pembahasan ini, tapi konsep sudah kita sepakati bersama,” pungkas Puspaka.(*)