Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Puluhan perwakilan dari berbagai kelompok driver konvensional menghadiri undangan Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk membahas keberadaan taksi online yang beroperasi di Bali, Kamis (9/5/2019).
Para driver konvensional menuntut taksi online ditutup, dan Gubernur Bali pun memberi isyarat akan menutup taksi online di Pulau Dewata.
Gubernur Bali I Wayan Koster secara khusus mengutus Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, Ida Bagus Kesawa Narayana, untuk menemui kelompok driver konvensional tersebut.
Kesawa mengisyaratkan gubernur bersedia menutup taksi online, namun masih diperlukan pembahasan terkait bagaimana mekanisme selanjutnya dalam masa transisinya nanti.
“Intinya Pak Gubernur akan melarang taksi online beroperasi di Bali, karena kewenangan itu ada pada Gubernur. Sekarang sedang dibahas transisinya seperti apa karena bagaimana pun pelanggan sudah banyak menikmati rendahnya harga taksi online,” kata Kesawa saat ditemui usai rapat di aula Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kamis (9/5/2019).
Adapun dalam masa transisi itu terdapat tiga tawaran pilihan yang disampaikan kepada driver konvensional.
Pertama, apakah akan hanya melarang taksi online beroperasi di kantong-kantong pariwisata.
Kedua, menutup semua taksi online roda empat, sedangkan roda dua diperbolehkan.
Dan ketiga, semuanya (angkutan online) akan ditutup baik roda empat maupun roda dua.
Kesawa menyatakan kecenderungan yang dipilih driver konvensional adalah yang kedua, yaitu penutupan taksi online roda empat.
Karena ojek online (roda dua) dianggap bukanlah transportasi untuk pariwisata tetapi transportasi publik.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah perwakilan kelompok driver konvensional.
Di antaranya Bali Transport Bersatu (BTB), Paguyuban Semeton Bali Driver (SBD), Paguyuban UBD, Paguyuban GGF, Paguyuban Bali Semara Tour, Paguyuban BDT dan sebagainya.
Rencana selanjutnya Pemprov Bali akan melanjutkan pembahasan secara intens dengan perwakilan paguyuban driver konvensional tersebut terkait keinginan mereka pasca penutupan taksi online.
Tawaran Aplikasi Online
Di sisi lain, Perusda Bali juga memberikan tawaran dengan membuatkan aplikasi online khusus untuk para driver Bali.
Hal ini agar driver Bali bisa mengikuti perkembangan teknologi, tidak bergerak ke belakang tapi kedepan, sehingga harus ada sistem persaingan bisnis yang mengarah ke digital economy.
“Jadi kita harus mengadopsi (sistem online) itu, cuman yang bisa diatur adalah siapa yang mempunyai platform itu, sedangkan teknologinya tidak bisa dibendung,” ucapnya.
Menurutnya platform yang paling ideal kalau diarahkan ke ekonomi gotong royong, sesuai falsafah Pancasila, adalah semua yang menyangkut hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Karena itu, kata dia, idenya adalah platform teknologi online dikuasai oleh pemerintah daerah (pemda), atau pemda memberi kewenangan pada perusda, atau bisa juga diserahkan ke koperasi taksi konvensional masing-masing dalam pengelolaannya.
“Yang perlu diatur adalah masalah kepemilikannya. Jangan sampai yang memiliki kapital itu satu orang, kemudian dia memiliki semuanya. Itulah yang akan membuat kita hancur,” tegasnya.
Kesawa memastikan aplikasi ‘Driver Bali’ saat ini sudah disiapkan oleh Perusda.
Dan begitu diputuskan maka aplikasi tersebut dalam waktu 24 minggu sudah bisa jalan.
“Kita ingin mereka bekerja dengan tarif atau harga yang sesuai, tapi kita tetap mengejar kemajuan teknologi. Jadi platformnya diperbaharui dan nanti ada platform baru misalnya namanya Driver Bali.com,” tandasnya.
Platform itu bisa diberikan secara gratis dan nanti bisa dikelola oleh koperasi paguyuban masing-masing ataupun terpusat untuk memudahkan branding-nya. Selanjutnya, taksi online yang diblokir adalah aplikasinya, para driver-nya nanti bisa pindah ke aplikasi yang dimiliki Pemprov Bali.
“Pemerintah tidak dalam kondisi menyuruh ini itu. Tapi kita akan memberi platform, mereka maunya bagaimana,” imbuhnya.
Namun gagasan Perusda tersebut langsung ditolak para driver.
Mereka tetap ngotot agar keberadaan taksi online ditutup di Bali.
Ketua Umum Bali Transport Bersatu (BTB) I Nyoman Suwendra saat ditemui usai pertemuan mengatakan, dengan dibangunnya kembali sistem transportasi online justru akan menambah masalah.
"Kan masalah kita di awal kan online ini, kok justru kita membentuk online lagi," kata dia mempertanyakan.
Menurutnya, jika pembuatan aplikasi online itu dijalankan maka pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan dengan mengerahkan ribuan massa.
Terjadi Gesekan
Sementara itu, Ketua Paguyuban Semeton Bali Driver (SBD), Ida Bagus Putra Ardana, menyatakan keberadaan taksi online di daerah bisa ditutup dengan keputusan gubernur. Karenanya ia berharap Gubernur Bali bisa menutup taksi online.
Menurutnya, sebelum adanya taksi online tidak pernah ada gontok-gontokan dengan semeton (saudara) sendiri dalam pelayanan akomodasi pariwisata.
Namun, setelah ada taksi online, terjadilah gesekan-gesekan.
Bukan hanya gesekan fisik tapi juga gesekan harga yang sangat ‘mematikan’ driver taksi konvensional.
Ia menyebut anggotanya sering berantem hingga masuk bui demi bertahan mendapat penghidupan sehari-hari.
Putra menambahkan, para driver konvensional harus mengantre di hotel-hotel yang bernaung di bawah desa adat dan banjar adat untuk mendapatkan tamu penumpang.
Dan ini sudah pasti berkontribusi untuk ber-yadnya di desa setempat.
“Kalau semua online, siapa yang disuruh ber-yadnya? Apa kontribusi taksi online kepada pemerintah atau desa adat?” tanyanya.
Paguyuban SBD, kata dia, sudah bergerak sejak tahun 2016 untuk menolak keberadaan taksi online karena dianggap memberikan harga yang tidak wajar.
“Misalnya kita dari airport ke Kuta Rp 150 ribu sampai Rp 175 ribu. Namun taksi online Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Jelas konsumen ke sana (online). Karenany tiang minta dengan hormat tutup taksi online,” tegasnya.
Siapkan Surat Audiensi ke Koster
BALI Transport Bersatu (BTB) serta paguyuban driver konvensional lainnya ingin bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster untuk membahas permasalahan taksi online ini.
Mereka pun sudah menyiapkan surat audiensi ke Gubernur Koster.
Ketua Umum Bali Transport Bersatu (BTB), I Nyoman Suwendra, menuturkan sebelum Koster terpilih menjadi Gubernur Bali, pihaknya sudah sempat menghadap dan bersosialisasi.
“Pada saat itu Pak Gubernut Koster berjanji untuk menyikapi keberadaan taksi online di Bali,” ujarnya, kemarin.
Mereka juga mengaku sudah sempat bertemu dengan Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).
Sementara untuk bertemu langsung dengan Gubernur Koster, mereka sempat dijanjikan setelah perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Makanya sekarang setelah Pilpres kami akan bergerak mengajukan surat audiensi. Pak Gubernur yang tahu apa yang beliau janjikan sama kami," terangnya.
Saat ditanya apakah Koster waktu itu menjanjikan pembubaran taksi online, Suwendra enggan mengungkapkannya.
"Saya sama gubernur yang tahu, itu tidak perlu saya ungkapkan di sini. Pak Gubernur tahu apa yang beliau ucapkan ke teman-teman kami, biar kami tidak salah bicara. Nanti bahasa kami diplintir lagi. Hanya Pak Gubernur dan anggota kami yang tahu," kata dia mengelak. (*)