Baca tanpa iklan
Kerahkan pendamping desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan pendamping desa untuk terjun melakukan verifikasi terkait dugaan desa 'siluman'.
Abdul Halim Iskandar membantah jika instruksi tersebut ditujukan untuk melakukan investigasi terkait dugaan aliran dana desa ke desa 'siluman'.
"Bukan investigasi, tapi para pendamping desa melakukan verifikasi apa benar di wilayahnya di sekitarnya ada informasi dan fakta-fakta itu," kata Abdul Halim Iskandar di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).
Nantinya, kata Abdul Halim Iskandar, data-data yang didapat lewat pendamping desa akan di serahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.
"Kita akan serahkan data ke Kemenkeu dan Kemendagri untuk bahan tambahan dan menjadi bagian dari evaluasi," ucapnya.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan menambah jumlah pendamping desa agar bisa tertangani semua data terkait desa yang sudah maupun belum terverifikasi.
Sebab, desa yang jumlahnya mencapai 74 ribu belum bisa tercover karena jumlah pendamping desa hanya 37 ribu orang.
"Rasionya kita perpadat. Jadi, jumlah pendamping desa kita akan upayakan penambahan supaya rasionya tidak terlalu besar," ucapnya.
"Katakan mungkin 1:1, tapi tidak mungkin 1:1,5 atau gimana atau lebih mudah lagi pemantauan kita terhadap penggunaan perencanaan dan pengawasan dana desa," tambahnya.
Diprediksi ada 15 desa tak berpenghuni
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memperkirakan ada sekitar 15 Desa yang terindikasi warganya melakukan pekerjaan di luar wilayah desa.
Sehingga, ketika dilakukan survei oleh pendamping desa, warga tidak terdaftar dan menimbulkan anggapan bahwa desa tersebut desa fiktif.
Hal itu disampaikan Abdul Halim menanggapi kabar adanya desa yang menerima dana desa meski desa tersebut tidak dihuni oleh warga.
"Ya kalau sekarang ada 15an lah. Ini kita lagi kaji lebih dalam lagi," ucap Abdul di kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).