Baca tanpa iklan
Namun dia meminta agar pengusaha sablon ikut menjaga lingkungan dengan tak membuang limbah sembarangan.
Seharusnya Ditutup
Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra mengatakan, pemerintah seharusnya menutup semua tempat usaha sablon yang tak berizin.
Sebab hal itu berisiko terhadap kelestarian lingkungan.
"Itu kan sablon, usaha yang berisiko terhadap lingkungan. Kalau tidak dapat izin ya ditutup semua dulu.
Mereka harus berada di satu areal lokasi yang memungkinkan untuk usaha sablon," kata Ngurah Putra.
Ia meminta DLHK Kota Denpasar mengambil langkah tegas menutup usaha sablon itu bekerjasama dengan Satpol PP Kota Denpasar dan Dinas Perizinan.
Jika usaha ini tak ditutup, akan bermunculan usaha serupa yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan lebih besar lagi.
"Kalau mereka sudah memenuhi izin pengolahan limbah, DLHK bisa mengeluarkan izin.
Yang penting kalau wilayah kawasan itu tidak bisa digunakan untuk sablon, DLHK tidak bisa mengeluarkan rekomendasi lingkungan, harus ditutup dulu," katanya.
Meskipun memberikan peluang usaha kepada masyarakat, kata Susruta Ngurah Putra, pemerintah harus tetap memperhatikan dampak lingkungannya,
"Memberikan efek ekonomi namun merusak lingkungan, mana lebih menguntungkan? Kalau lingkungan rusak, semua akan hancur.
Memang itu untuk pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan itu sudah tidak betul," tandasnya.
Senada dengan Susruta, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara juga meminta DLHK dan Satpol PP Kota Denpasar untuk bertindak tegas.
"DLHK dan Satpol PP harus bertindak tegas karena itu adalah pelanggaran terhadap peraturan," katanya.
Jika tidak ada tindakan tegas, hal serupa bisa saja terulang. Diingatkannya, membuang limbah ke sungai akan merusak lingkungan. (*)