Corona di Indonesia

Dampak Virus Corona, Bupati Jembrana Akan Tunda Pembangunan yang Menggunakan Dana Dari PHR Badung

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Jembrana I Putu Arhta

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Dampak virus Corona membuat Pemerintah Pusat (Pempus) membebaskan PHR (Pajak Hotel dan Restaurant) selama enam bulan ke depan. 

Penyetopan pemungutan itu berakibat dengan hilangnya pendapatan Kabupaten Badung sebesar Rp 1,6 Triliun.

Namun, ancaman lainnya dan akan berdampak signifikan adalah terhadap enam kabupaten yang mendapat sharing dari PHR tersebut.

Atas hal ini Bupati Jembrana, I Putu Arhta mengatakan, kemungkinan Rp 50 Miliar bantuan PHR Badung akan hilang.

Tersangka Begal Sopir Taksi Online Masuk Tahap 2, Satu Tersangka dan Barang Bukti Sudah Dilimpahkan

Siaran Langsung Liga 1 2020, Barito Putera Vs Bali United di Indosiar Malam Ini

Obat HIV Dilaporkan Mampu Sembuhkan Pasien Virus Corona di Spanyol, Begini Ungkap Ahli

Maka, untuk pembangunan yang menggunakan dana bantuan PHR Badung sementara akan ditunda.

Sedangkan untuk pembangunan yang sudah terencana dalam APBD 2020, maka tetap dilaksanakan.

"Ya untuk sementara ketika itu memang sudah digedok, maka sementara ditunda dulu yang dari PHR Badung. Dinas PU tahu kok mana yang menggunakan dana PHR Badung," ucap Bupati Artha saat ditemui wartawan di ruang tunggu kantor Bupati Jembrana, Kamis (5/3/2020).

Bupati Artha mengakui, bahwa atas hal ini, Jembrana dengan Kabupaten lain, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, akan melakukan pertemuan.

Baik terkait PHR atau masalah utama ialah penanganan kasus virus Corona.

Dimana dalam pertemuan itu akan membahas antisipasi dan segala macam bentuk persoalannya.

"Kita kan akan ketemu. Nanti bagaimana kita lihat saja. Tapi dengan adanya hal ini Pemerintah Pusat memberikan bantuan 50 persen dari PHR kita sebanyak 5 miliar," jelasnya.

Artha menyebut, yang menjadi kerisauannya bukanlah persoalan PHR.

Namun, tentang dampak virus Corona, yaitu dengan turunnya okupansi hotel di tiga pusat daerah wisata yakni Badung, Denpasar dan Gianyar.

Dimana di sana, banyak pemuda-pemuda Jembrana yang mengais rejeki.

Karena itu, pihaknya kini sedang memutar otak bagaimana ketika pemuda Jembrana dirumahkan.

"Malah yang jadi tanggungjawab kami ini kan bagaimana warga kita yang kerja di sana. Kami sedang siapkan bagaimana menampung mereka ketika perusahaan tempat kerja merumahkan. Nah ini juga yang tadi kami bicarakan dalam penanganan Corona virus dengan Perbekel se-Jembrana," ucapnya.

Artha menambahkan, untuk penanganan Corona yang juga berdampak pada PHR, Perbekel se-Jembrana diminta untuk waspada.

Dan menginformasikan kewaspadaan kepada setiap kepala lingkungan adat dan dinas.

Mereka diminta untuk reaponsif terhadap orang baru dan lingkungan sekitar.

"Kita mau semua saling menjaga. Terutama informasi harus sampai ke masyarakat. Kepala Lingkungan adat dan dinas harus turun dan mewaspadai lingkungan sekitarnya," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Jembrana, Dewa Gede Kesuma Antaram mengakui, bahwa pembangunan daerah Jembrana memang sangat membutuhkan dana PHR Badung.

Dana PHR Badung itu cukup besar.

Sebab, dana PHR Jembrana saja hanya Rp 5 Miliar.

Itu berbanding 10 kali lipat antara dana bantuan dengan PHR yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jembrana.

Karena itu, saat ini pihaknya hanya ingin Badung tetap sesuai dengan komitmen awal atau sesuai dengan MoU sebelumnya.

"PAD kita 141 Miliar dari PHR itu cuma 5 Miliar. Dana PHR itu sangat penting, 10 kali lipat besarnya bantuan PHR Badung dari PHR kita," jelasnya.

Alokasi PHR Badung sendiri, digunakan Pemerintah dalam berbagai pembangunan di Jembrana.

Terutama pembangunan fisik.

Seperti halnya pembangunan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya.

Oleh karena itu, ketika ada pemutusan atau Pempus menggedok, dampaknya luar biasa untuk Bumi Makepung.

"Ya kita lihat saja. Tapi kami tetap meminta Badung tetap sesuai MoU yang disapakati. Dan kabupaten lain bisa dipastikan dampaknya juga luar biasa," ujarnya.

Dari data yang dihimpun, dalam segi Infrastruktur utamanya jalan dalam sembilan tahun belakangan, Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Wakil Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan mampu memperbaiki jalan kabupaten sepanjang 720 km.

Perbaikan berupa peningkatan kualitas jalan dari jalan krokol dan lapen diganti menjadi hotmix atau beton.

Keterbatasan APBD yang dimiliki, namun perbaikan jalan diupayakan tiap tahun meningkat. (*).

Berita Terkini