Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Sampai saat ini, status Kota Denpasar terkait Covid-19 masih tanggap darurat.
Sementara untuk kasus positif Covoid-19 tertinggi di Bali berada di Denpasar dengan data perhari ini 32 kasus positif.
Selain itu, untuk pertamakalinya di Bali, kasus kematian warga lokal untuk Covid-19 terjadi di Denpasar.
Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra saat rapat dengan bendesa se-Kota Denpasar, Senin (20/4/2020) juga mengatakan bahwa di Denpasar telah terjadi transmisi lokal.
• Mengenal Lebih Dekat Agus Janardana, Owner Sekaligus Penggagas Wajah Plastik
• Daya Tampung Unair melalui SBMPTN 2020, Tiga Prodi Ini Paling Diminati Tahun Sebelumnya
Sehingga mobilitas masyarakat keluar masuk ke Kota Denpasar harus dibatasi.
Oleh karena itu, jika ada orang luar Denpasar yang masuk ke Kota Denpasar tanpa tujuan yang jelas dan tidak melapor selama 1 x 24 jam kepada kepala lingkungan agar diangkut dan dikarantina langsung ke tempat karantina yakni ke Bapelkes.
Hal ini merupakan kebijakan khusus di Kota Denpasar untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Kalau tidak ada surat sehat dan datang ke Denpasar tanpa tujuan jelas, tanpa tempat tinggal, apalagi tidak melapor 1 x 24 jam, langsung saja bawa ke Bapelkes, karantina karena sedang tanggap darurat. Jangan ragu," katanya.
• Daftar Lengkap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang Terapkan PSBB
• Dua PMI Positif Covid-19 di Bangli Sembuh, Tukang Suun Sempat Dipulangkan ke Rumahnya
Selama ini ada stigma negatif terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dianggap membawa penyakit, namun menurut Rai Mantra bukan PMI saja, melainkan mereka yang datang dari wilayah terjangkit juga sama dengan PMI.
Sehingga perlu juga dilakukan karantina.
"Semua yang masuk wilayah Denpasar harus mendapat ijin dari Satgas Covid-19 di masing-masing wilayah," katanya.
Bahkan menurutnya, lebih berbahaya mereka yang keluar masuk tanpa pengawasan ketimbang PMI.
"Yang berbahaya itu OTG dan orang yang datang dengan tujuan tidak jelas dan tanpa pengawasan. Kalau PMI kan lebih terpantau. Yang sulit kita awasi adalah OTG, mereka yang pulang kampung dan mereka yang datang tanpa pengawasan," katanya. (*)