Baca tanpa iklan
"Untuk PDP 83, hasil swab test pertamanya negatif. Sementara hasil swab test keduanya belum kami terima. Mudah-mudahan juga negatif," ucap Suyasa.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng ini juga mengakui saat ini ada satu pasien yang dirawat selama 32 hari, dan belum bisa dinyatakan sembuh, karena hasil swab test-nya belum dua kali berturut-turut negatif.
Dia adalah PDP 41 warga asal Desa Bondalem.
• Pemulangan Ratusan Warga NTT ke Kampung Halaman Temui Banyak Kendala
• Haji 2020 Dibatalkan, Pengusaha Travel Haji Ngaku Rugi Besar Jika Calon Jemaah Minta Refund
"PDP 41 ini diisolasi sejak 2 Mei. Sudah 16 kali di-swab test. Hanya swab test ke 14 yang negatif. Namun saat di-swab test ke 15 dan 16 kembali positif.
Kondisinya relatif stabil. Tim medis akan konsultasi ke provinsi, apakah akan dirujuk ke Denpasar atau akan dilakukan tambahan treatment agar bisa membantu kesembuhannya," ungkap Suyasa.
Realisasi Anggaran BTT Rp 21 Miliar
Untuk penanganan selama pandemi Covid-19 ini, Pemkab Buleleng melakukan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 57 miliar.
Dari jumlah tersebut, yang sudah direalisasikan atau digunakan sebesar Rp 21 miliar.
Sekda Buleleng Gede Suyasa menyebut, anggaran BTT itu sudah digunakan untuk meningkatkan kapasitas kesehatan, ketahanan ekonomi, serta jaring pengaman sosial.
Dimana, untuk jaring pengaman sosial terdiri dari pemberian sembako selama masa karantina wilayah Desa Bondalem, pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 4.820 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemberian beras kepada 5.400-an orang relawan Covid-19 yang ada di seluruh desa, serta pemberian bantuan stimulus kepada Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).
Disisi lain, menanggapi edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru, Suyasa menyebut saat ini Bupati Buleleng sedang mempersiapkan konsepnya.
Namun demikian, Suyasa menyebut masing-masing pimpinan unit, nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk memilih siapa-siapa saja yang akan bekerja di kantor, dan di rumah.
"Nanti pimpinan unit yang akan memperhitungkan siapa yang kerja di rumah, dan siapa yang kerja di kantor. Tentu harus dilihat, apakah dilingkungan ASN itu ada keluarganya yang sakit atau terpapar Covid-19. Kondisi kesehatan yang bersangkutan juga harus dicek. Rencananya, Kamis (4/6/2020), bupati akan menyosialisasikan kepada pimpinan OPD untuk mempertegas langkah yang dilakukan masing-masing kantor. Sehingga kententuannya mulai berjalan, Jumat (5/6/2020)," terangnya.
(*)