Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memantau secara langsung pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.
Hal ini menyusul banyaknya keluhan terkait proses PPDB di tengah pandemi Covid-19.
"Mendesak agar Mendikbud Nadiem Makarim turun langsung memantau proses PPDB ini. Berbagai protes di DKI Jakarta, Malang, dan Bogor bisa jadi hanya puncak gunung es terkait polemik PPDB 2020," kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (25/06/2020).
• 7.096 Pendaftar Jalur Zonasi PPDB SMP Kota Denpasar Gugur
Ia berharap, temuan di lapangan dapat memberikan evaluasi yang nyata terkait proses PPDB.
Menurut Huda, keluhan soal PPDB ini sebetulnya cerita lama yang terus berulang.
Dia mengatakan, semestinya Kemendikbud bersama dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyosialiasikan proses PPDB sejak jauh hari.
Apalagi, kata dia, daerah diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB sesuai kondisi masing-masing meski tetap mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Kemendikbud.
"Perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan," ujar Huda.
Ia pun meminta dinas pendidikan setempat dan sekolah membuka ruang klarifikasi bagi orangtua calon siswa yang belum mehami betul aturan PPDB.
• Komisi IV DPRD Tabanan Minta PPDB SMA Dihentikan Sementara, Minta Verifikasi Ulang Data Jalur Zonasi
Pelaksanaan PPDB yang dilakukan serba online, menurut dia, semestinya dipahami dapat menimbulkan berbagai kendala teknis hingga kekhawatiran terkait proses itu sendiri.
"Karena pandemi Covid-19 semua PPDB dilakukan secara online. Kondisi ini bisa jadi memicu kecurigaan para orangtua siswa ketika mereka tidak diberikan pemahaman mengenai aturan main penerimaan peserta didik baru secara komprehensif," tutur dia.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 15 pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Sebagian besar pengaduan PPDB 2020 berkaitan dengan masalah teknis.
"Pengaduan didominasi masalah teknis yang mencapai 10 kasus atau 66,66 persen," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti seperti dikutip dari Antara, Kamis (11/06/2020).
"Sedangkan pengaduan terkait kebijakan sebanyak 5 kasus atau 33,33 persen dari total pengadu," tambahnya.