Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng hingga saat ini masih menunggu verfikasi data dari Kementerian Kesehatan RI terkait pemberian insentif kepada para tenaga medis, yang terlibat langsung dalam penanganan pasien virus corona.
Sekda Buleleng, juga sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa pada Jumat (3/7/2020) mengatakan, Dinas Kesehatan Buleleng telah mengirim data petugas medis, maupun tim surveillance yang diusulkan untuk menerima insentif melalui aplikasi Kemenkes.
Jumlahnya sebut Suyasa cukup banyak.
Namun hingga saat ini, Kemenkes RI belum memberikan informasi kepada Pemkab, siapa-siapa saja yang akan menerima insentif tersebut.
Bila saja, ada beberapa petugas medis yang tidak mendapatkan insentif dari pusat, maka akan menjadi tanggungan Pemkab Buleleng.
"Kami masih menunggu verifikasi dari Kemenkes, agar tau siapa-siapa saja yang menerima insentif dari pusat, dan siapa yang akan menjadi tanggung jawab kabupaten. Pastinya cleaning servis dan tenaga teknis lainnya yang terlibat dalam penanganan covid-19 juga ikut diusulkan. Karena belum ada kepastian siapa yang akan menerima insentif dari pusat, kami di kabupaten juga belum bisa menentukan akumulasi anggaran yang harus disiapkan berapa," terang Suyasa.
Dikutip dari Keputusan Kemenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020, jumlah insentif yang diterima oleh tenaga medis yang menangani pasien covid-19 bervariasi.
Seperti dokter spesialis, setinggi-tingginya mendapatkan sebesar Rp 15 juta.
Dokter umum maksimal Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7.5 juta, analis kesehatan di Laboratorium dan radiografer sebesar Rp 5 juta.
Di sisi lain, sebagai persiapan jelang New Normal khususnya dibidang pariwisata, Suyasa menyebut pihaknya telah membentuk tim verifikasi, untuk menerbitkan sertifikat bebas covid-19, yang wajib untuk dikantongi oleh para pelaku usaha wisata.
Dinas Pariwisata Buleng juga diminta segera membuat surat edaran untuk para pelaku pariwisata, agar mengetahui syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan mendapatkan sertifikat tersebut.
"Draf sertifikatnya sudah kami siapkan. Sekarang tinggal menunggu masing-masing pelaku usaha wisata yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat, untuk kemudian di verifikasi oleh tim," tutupnya.
Per 1 Juli Anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Sudah Tersalurkan Rp 408 Miliar
Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dr. Abdul Kadir mengatakan anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang membantu penanganan COVID-19 sudah tersalurkan Rp 408 miliar.
Hal tersebut ia sampaikan di RS Cipto Mangunkusumo usai pemberian santunan kepada keluarga Nakes yang meninggal.