Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Baru-baru ini ada pernyataan menarik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait kasus korupsi di BUMN.
Lontaran pernyataan inipun mendapat respon dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.
Nawawi menyebutkan jika KPK, tertarik dengan data yang dimiliki Menteri BUMN tersebut.
Diketahui Erick sebelumnya mengaku sudah menemukan 53 kasus korupsi di BUMN yang berpotensi merugikan negara.
"Saya jadi tertarik untuk 'meminta' data tersebut dari beliau. Mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," ujar Nawawi kepada wartawan, Senin (6/7/2020).
Nawawi merasa menteri yang menaungi perusahaan-perusahaan berpelat merah itu tidak asal bicara terkait adanya dugaan korupsi di 53 BUMN.
Kata Nawawi, Erick Thohir sebelumnya sudah buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan.
Nawawi meminta Erick Thohir tidak hanya berkomentar mengenai dugaan korupsi tersebut.
Untuk itu, ia meminta Erick melaporkan dan menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada KPK.
"Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja. Beliau kan tahu alamat kantor KPK.
Malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," ujar Nawawi.
Bahkan KPK, kata Nawawi, siap menjemput bola untuk memperoleh data-data yang dimiliki Erick Thohir tersebut.
"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Erick Thohir Temukan 53 BUMN Tersangkut Kasus Korupsi, KPK Minta Data-datanya,
(Ilham Rian Pratama)