Baca tanpa iklan
Selain itu, menurut Wisnu, ada penjamin dari lokal suplier atau lokal agen di Bali untuk para wisman yang mereka datangkan.
Misalnya, tour operator, travel agent, hotel, atau pihak lain yang menjamin wisman tersebut.
"Surat jaminan itulah yang harus dibawa oleh wisatawan asing pada saat masuk dan diperiksa di Bandara Ngurah Rai. Dan itu tidak memerlukan biaya. Namun kalau syaratnya swab/pcr itu memerlukan biaya Rp 2 juta bahkan lebih bagi wisatawan yang akan masuk ke Indonesia dan mereka harus melakukan itu di negaranya masing-masing. Sangat berat," papar Wisnu
Bukan itu saja. Wisnu hampir setiap hari getol mengunggah video menyuarakan penolakan swab dan rapid tes untuk syarat administrasi perjalanan bagu wisman nanti karena ia tahu betul dunia pariwisata secara internasional persaingannya begitu ketat saat ini. Terlebih saat pandemi seperti ini.
"Mereka bersaing untuk bisa menjadi destinasi yang dikunjungi begitu pandemi ini selesai. Mohon maaf kami sampaikan, akan terjadi persaingan pasar, produk, persaingan harga. Jika kita bicara persaingan harga, biaya rapid/swabtest awal di negara masing-masing itu adalah biaya beban yang harus ditanggung oleh wisataan dan itu sangat tinggi. lalu kita masih ingat, Indonesia bahkan oleh negara tetangga kita sendiri Malaysia, singapura, thailand, bahan Jepang dan China tidak melibatkan kita sebagai bubble tourism mereka. Itu berat sekali. Jika ada tambahan biaya swab test dan rapid itu akan berat sekali jika ada tambahan swab test," ujar Wisnu lantang
Terkait dengan usulan dari Wisnu Arimbawa ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta mengaku apa yang disuarakan pelaku pariwisata tersebut mungkin saja nanti diterapkan.
Namun demikian, kembali pemegang kebijakan ada di tangan Guberur Bali.
Pun begitu dengan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Bali, I Made Rentin mengaku pihaknya saat ini sedang menunggu arahan dari Gubernur Bali I Wayan Koster apakah kebijakan tersebut mungkin diterapkan atau tidak.
"Menunggu arahan gubernur," kata Rentin.(*)