Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMK/SMA di Bali tahun ajaran 2020/2021 dinilai butuh evaluasi.
Evaluasi dibutuhkan karena masih banyaknya calon siswa yang tercecer dan tidak bisa masuk ke sekolah negeri.
Mengenai permasalahan PPDB tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur Bali Wayan Koster.
Dirinya berharap, pada pelaksanaan PPDB tahun depan tidak lagi ada calon siswa yang tercecer.
• Jadikan Pandemi Sebagai Momentum Konsolidasi, Jokowi Ingin Gabungkan BUMN Penerbangan dan Pariwisata
• Bentuk Empati terhadap Tenaga Medis, Jerinx Akhirnya Minta Maaf ke IDI
• Akta dan KK Dicetak dengan Kertas HVS, Legalkah?
"Kita semua lalai, tidak pernah memprediksi berapa anak yang akan tamat SMP ke SMA, itu tidak pernah kita prediksi. Kita juga tidak pernah membangun SMA, itu-itu saja. Nah itulah kecolongan kita," tutur Adi Wiryatama, Kamis (6/8/2020).
Pihaknya mengaku mendorong pemerintah agar membuat sekolah-sekolah baru atau menambah kelas lagi sehingga tidak terjadi penumpukan seperti PPDB tahun ini.
"Saya jamin, tahun depan tidak akan lagi seperti ini," kata mantan Bupati Tabanan itu.
Namun Adi Wiryatama mengaku belum memiliki perhitungan berapa dan di mana saja sekolah dan penambahan kelas baru dibangun.
"Oh belum-belum, masih sedang kita survei sekarang ini," pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali itu.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta para kepala sekolah melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya memasuki dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021.
Persiapan tersebut baik dari segi sarana prasarana sekolah maupun kesiapan dari pendidik dan tenaga kependidikan.
Terlebih saat ini permasalahan di lapangan banyak sekolah yang mendapatkan siswa baru yang melebihi kapasitas rombongan belajar (rombel) yang dimiliki.
"Situasi ini akan berimbas pada ketersediaan sarana prasarana serti bangku, kapasitas kelas, laboratorium, ruang praktek serta ketersediaan guru," kata Dewa Indra saat memberikan arahan kepada 145 Kepala SMA/SMK/SLB Negeri se-Bali melalui aplikasi Zoom, Selasa (21/7/2020).
Untuk itu Sekda Dewa Indra meminta agar kepala sekolah segera melakukan inventarisasi segala kebutuhan sekolah dan melakukan proses pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan.
• Rute Penerbangan Banyuwangi-Bali akan Dibuka Dua Kali Sehari
• Belasan Polwan di Bangli Bagi-Bagi Helm Gratis
• Urus Dokumen Pakai Sistem Online, Disdukcapil Badung Lembur Kejar Notifikasi agar Tidak Dicap Bohong
Pendanaan sarana prasarana tersebut bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika aturan memungkinkan atau menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali. (*)