Breaking News:

Akta dan KK Dicetak dengan Kertas HVS, Legalkah?

Pencetakan dokumen Adminitrasi Kependudukan baik Kartu Keluarga (KK) maupun Akte tidak lagi menggunakan blanko security printing, melainkan menggunaka

Penulis: Putu Supartika | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/Putu Supartika
Bincang Tribun Bali tentang Layanan Online KTP dan KK HVS di Bali, Kamis (6/8/2020) 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan penyesuaian.

Di mana, pencetakan dokumen Administrasi Kependudukan baik Kartu Keluarga (KK) maupun Akte tidak lagi menggunakan blanko security printing, melainkan menggunakan Kertas HVS 80 Gram berwarna putih.

Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Eelektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) masih tetap menggunakan bahan yang sama.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil Kota Denpasar, Ni Luh Lely Sriadi dalam bincang Tribun Bali tentang Layanan Online KTP dan KK HVS di Bali, Kamis (6/8/2020) siang mengatakan pencetakannya menggunakan kertas HVS A4 80 gram.

"Itu tidak perlu dilegalisir karena sudah ada QR Code yang menunjukkan keabsahannya," katanya.

Rute Penerbangan Banyuwangi-Bali akan Dibuka Dua Kali Sehari

Belasan Polwan di Bangli Bagi-Bagi Helm Gratis

Urus Dokumen Pakai Sistem Online, Disdukcapil Badung Lembur Kejar Notifikasi agar Tidak Dicap Bohong

Ia mengatakan penggunaan Kertas HVS 80 Gram berwarna putih ini sudah dimulai sejak 1 Juli 2020.

Walaupun demikian, dokumen adminduk yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli masih menggunakan media blanko security printing masih tetap sah dan tetap berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, AA Ngurah Arimbawa mengatakan dengan penggunaan HVS ini akan memudahkan dalam hal pencetakan.

Juga efisien dana dan waktu dan tidak perlu ada tender kertas.

3 Persen Penduduk Wajib e-KTP di Denpasar Belum Lakukan Perekaman

Syarat Dan Ketentuan Karyawan Swasta yang Bisa Dapat Bantuan Rp 600 Ribu per Bulan dari Pemerintah

Bapas Klas II Karangasem Beri Bimbingan Kepribadian kepada 40 Klien Pemasyarakatan

"Untuk masalah legalitas formal kan sudah pakai barcode, itu yang mensahkan sehingga legalitasnya tidak perlu diragukan. Penampilannya awal mungkin dibilang aneh, tapi lama-lama pasti akan biasa dan tidak jadi masalah," katanya.

Agar tak mudah rusak, masyarakat bisa melindunginya dengan dilaminating. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved