Baca tanpa iklan
"Coba lihat Gerindra dan Demokrat dalam fraksi Badung Gede tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan krama Badung,"ucapnya.
Terakhir Bupati yang dipastikan maju sebagai calon petahana pada Pilkada Badung Desember 2020 ini, sempat melontarkan sindiran.
"Begini, ada tidak ada fraksi Golkar tetap jalan, dan masyarakat Kabupaten Badung bahagia kok. Jadi intinya saat ini sudah kourom karena 2/3 kehadiran itu. Fraksi PDI Perjuangan sudah 28 orang ditambah Fraksi Badung Gede dari Gerindra dan Demokrat," tungkasnya
Disisi lain, Ketua DPRD Badung mengatakan jika fraksi golkar tidak hadir adalah haknya mereka untuk melakukan keputusan di lembaga Dewan.
"Hak mereka pada lembaga ini, kita tidak mau intervensi," katanya
Kendati demikian selaku pimpinan dewan, pihaknya mengaku selalu berkoordinasi dengan semua fraksi yang ada di kabupaten Badung.
"Selalu kita komunikasikan untuk membangun komunikasi dengan baik," jelasnya sembari mengatakan kehadiran fraksi golkar adalah haknya.
Sementara I GN Shaskara yang merupakan ketua fraksi golkar tidak bisa dihubungi saat dikonfirmasi hal ketidakhadiran praksi golkar.
Dihubungi via telp tidak dijawab begitu juga saat dihubungi lewat whatsapp.
Pada bagian lain, Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Suyasa tak banyak memberikan komentar perihal kompaknya anggota Fraksi Golkar tak hadir dalam Rapat Paripurna kemarin.
"Kita kan punya hak melalui pemandangan umum fraksi, memberi masukan, kritikan yang kontruktif. Keputusan akhir kan lembaga jika sudah kourum dan ditetapkan itu keputusan lembaga dewan. Tidak lagi bicara partai masing-masing," ujarnya.
Suyasa pun meminta semuanya baik fungsi lembaga DPRD dan Eksekutif di Badung bisa saling menghargai.
Bahkan pihaknya menegaskan, meski PDI Perjuangan praksi besar di Dewan Badung tidak semestinya seenaknya dalam mengambil keputusan
"Mari kita saling menghargai fungsi lembaga DPRD dan eksekutif, kami berusaha kritis melalui mekanisme dalam Pemandangan Umum, tidak di luar sistem. Baru fraksi besar dan sudah pasti kourum bukan berarti seenaknya," tegas Suyasa.
Pihaknya pun meminta, agar masukan semua pra praksi di dengar demi kepentingan masyarakat Badung
"Asumsi pendapatan 2021 yang masih begitu tinggi tidak sesuai realita kenyataan saat seperti sekarang, jika kami ikut tandatangan lagi dibilang setuju," imbuh politisi asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi. (*)