Baca tanpa iklan
Badan PBB ini sebelumnya memperingatkan negara-negara agar tidak terlalu cepat mencabut lockdown selama gelombang pertama virus.
"Hal terakhir yang dibutuhkan negara mana pun adalah membuka sekolah dan bisnis, hanya untuk dipaksa menutupnya lagi karena kenaikan kembali kasus," papar Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Namun, Tedros mendesak negara-negara untuk memperkuat langkah-langkah lain, termasuk penguncian yang luas dan pelacakan kontak.
Sehingga, mereka dapat dengan aman membuka kembali dan menghindari penguncian di masa mendatang.
"Kita perlu mencapai situasi yang berkelanjutan, di mana kita memiliki kontrol yang memadai terhadap virus ini, tanpa mematikan hidup kita sepenuhnya."
"Atau bersembunyi dari penguncian ke penguncian, yang memiliki dampak yang sangat merugikan masyarakat," paparnya.
Di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya kembali mengingatkan agar pemerintah daerah menerapkan intervensi berbasis lokal dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).
"Berkaitan dengan intervensi berbasis lokal."
"Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi kabupaten kota," kata Presiden.
Menurut Presiden, pembatasan berskala mikro akan lebih efektif menekan penyebaran Covid-19.
Mulai dari pembatasan di tingkat desa, tingkat kampung, tingkat RW, RT, kantor, atau pondok pesantren.
"Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," ujar Presiden.
Jangan sampai, menurut Presiden, dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, pemerintah daerah menggenerailisir kondisi. Karena, hal itu akan merugikan banyak orang.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," paparnya.