Baca tanpa iklan
"Tahu-tahu tanggal 13 Okotber kemarin, pemprov memberikan informasi berencana akan membangun bandara di lahan itu. Warga jelas melakukan penolakan, karena hingga saat ini konflik agraria belum diselesaikan. Warga ingin agar konflik ini diselesaikan dulu. Kalau lahannya sudah diserahkan, warga siap kok bicara soal bandara. Karena selain ada lapangan pekerjaan, masyarakat pasti dapat ganti untung. Jadi kepentingan pemerintah dan masyarakat sama-sama jalan," tutupnya.
Seperti diketahui, rencana pembangunan bandar udara (bandara) Bali utara di Kabupaten Buleleng, Bali masih terus berproses dan diharapkan segera terealisasi.
Pembangunan bandara kedua di Pulau Dewata ini masih menunggu penetapan lokasi.
Hingga saat ini penetapan lokasi masih menjadi kendala utama. Dari dua lahan yang dipilih untuk menjadi lokasi pembangunan, sama-sama bermasalah.
Mulai dari masih dikontrakkan kepada pihak ketiga, hingga berstatus konflik agraria.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merencanakan pembangunan bandara Bali utara bisa dilakukan di Desa/Kecamatan Kubutambahan.
Namun rencana pembangunan di lokasi tersebut terganjal status tanah adat yang sudah dikontrakkan kepada pihak ketiga hingga menuai kontroversi dari masyarakat.
Pemprov Bali kemudian merencanakan pembangunan bisa dilakukan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak.
Namun lokasi alternatif ini juga mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat.
Padahal, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menargetkan bandara Bali utara bisa selesai pada tahun 2023.
Meski di tengah pandemi, rencana pembangunan bandara dipastikan terus berjalan.
"Kita akan membuat bandara baru di Bali utara, target selesai 2023. Sekarang kami melakukan seleksi arsitek, mencari tanah, ini berjalan terus,” kata Budi Karya saat wawancara eksklusif dengan Tribun Network di Jakarta, Rabu (14/10/2020). (*)