Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali yang digadang-gadang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal dibangun menggunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pembangunan infrastruktur kebudayaan itu rencananya akan dimulai dengan pembebasan lahan pada 2021 dan diharapkan selesai pada 2023.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, mengatakan komitmen pihaknya dalam pembangunan Pusat Kebudayaan Bali melalui dana pinjaman dari PT SMI sebagai bagian dari program PEN telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"PT SMI ini adalah perusahaan negara yang memang dipergunakan dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan di republik ini," kata Adhi Ardana saat ditemui awak media di Denpasar, Selasa (3/11/2020).
Baca juga: Pulihkan Perekonomian IKM/UKM Saat Pandemi, Disperindag Denpasar Gelar Produk Industri & Perdagangan
Pinjaman yang diberikan PT SMI dalam Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali sebesar Rp 2,5 triliun dengan bunga nol persen dan mempunyai masa tenggang (gress period) selama dua tahun.
Dana ini bakal dicairkan melalui dua gelombang. Pada 2021 sebagai gelombang pertama sebesar Rp 1 triliun, dan pada gelombang kedua setahun berikutnya sebesar Rp 1,5 triliun.
Menurut Adhi Ardhana, guna mengatasi resesi ekonomi di Pulau Dewata saat ini, perekonomian Bali memang sedang membutuhkan likuiditas. Hal ini sesuai dengan hasil focus group discussion (FGD) Komisi II DPRD Bali di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada Senin (15/6/2020) lalu.
"Sederhananya adalah, bagaiamana membuat government expenditure keluar sehingga masyarakat bisa menyerap dana tersebut," tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga likuiditas perekonomian masyarakat menjadi meningkat.
Pertama yaitu dengan membangun infrastruktur sesuai dengan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan yang kedua yakni dengan pemberian dana langsung ke masyarakat.
Upaya pemberian dana langsung ke masyarakat sudah dijalankan oleh pemerintah, baik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan sebagainya.
"Nah sekarang di 2021 kebetulan ada skema PEN melaluk PT SMI ditawarkan oleh Pak Gubernur. Kami mendukung karena secara prinsip likuiditas akan hadir di Provinsi Bali. Dia akan berputar di masyarakat sendiri secara tidak langsung," tuturnya.
Program PEN ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Selain dengan pembangunan infrastruktur, kata Adhi Ardhana, program PEN juga ada yang dikaitkan dengan penanggulangan Covid-19 dan peningkatan fasilitas kesehatan.
Baca juga: Serangkaian Denfest Denpasar Gelar Produk Industri dan Perdagangan
Namun Bali sendiri mengambil dana PEN itu sebagai bentuk pembangunan infrastruktur dikarenakan fasilitas kesehatan untuk penanganan Covid-19 sudah mencukupi dan memang telah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat.
"Fasilitas kesehatan itu kan sudah tersedia, sekarang kan masalah ekonomi ini agar masyarakat ini tetap bisa berekonomi. Syaratnya harus satu ada, daya beli. Daya beli butuh likuiditas. Saya sekarang di Komisi III mendorong infrastruktur yang ada dikaikatan dengan RPJM. Di RPJM kan ada juga Pusta Kebudayaan (Bali) ini sebagai bagian dari janji Pak Gubernur dan memang sangat baik ya kita dorong agar terlaksana," tuturnya.
Bagi Adhi Ardhana, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali bakal bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dampak ekonomi langsung yakni bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
Misalnya, saat pembangunan tersebut pemerintah akan membeli tanah masyarakat.
Ketika itu, masyarakat menjadi memiliki uang untuk memakai belanja atau diinvestasikan.
Kemudian secara tidak langsung akan bertampak beberapa tahun mendatang ketika Pusat Kebudayaan Bali sudah terbangun.
Pada saat itu, Kabupaten Klungkung akan mampu meningkatkan PAD dikarenakan mendapatkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan mendapatkan penerimaan daerah bukan pajak berupa retribusi.
"Ini suatu circle lah, circle perekonomian. Makanya kalau kita dikatakan membuang uang, enggak. Uang ini sebenarnya langsung diberikan kepada masyarakat. Kalau kita diam justru masyarakat berjalan sendiri jadinya dengan dananya. Sementara ini adalah kita men-spending dana. Contoh hibah Provinsi Bali, sepanjang kita bisa kita cairkan. Jadi ada uang di masyarakat," jelasnya.
Adhi Ardhana menuturkan, Pusat Kebudayaan Bali dibangun guna merepresentasikan Bali secara utuh dalam suatu kawasan.
Di dalam kawasan tersebut muncul berbagai museum tematik, tempat pertemuan, gelanggang olahraga (GOR), panggung terbuka semacam Ardha Candra yang besarnya hampir dua kali lipat dan berbagai fasilitas lain.
"Nah ini akan menjadi pusat kita melakukan kegiatan-kegiatan budaya di sana," tegas pria yang sempat duduk di Komisi II DPRD Bali itu.
Keberadaan Pusat kebudayaan Bali ini juga tidak bisa berdiri sendiri.
Pasalnya, kebudayaan bisa menjadi besar apabila ada yang meminati sehingga harus disiapkan community di sekitarnya agar bisa menikmatik kebudayaan yang ada di sana.
Keberadaan masyarakat ini akan difaktualkan dalam bentuk bisnis semacam Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Tak hanya itu, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali juga bakal merepresentasikan visi pembangunan Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Di sana ada pembangunan yang merepresentasikan Wana Kerthi berupa hutan, Segara Kerthi, Danau Buatan sebagai implementasi Danu Kerthi, ada hutan yang disiapkan sebagai bentuk dari Jnana Kerthi.
"Ini sesuatu hak yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan kita bisa selesaikan sesegara mungkin," harapnya.
Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di bekas galian C di Desa Gunaksa ini sempat dikhawatirkan karena berada di jalur lahar Gunung Agung.
Adhi Ardhana menuturkan, hal itu sudah disiasati dengan pembuatan jalur lahar dan sungai buatan dengan DAM.
Melalui adanya DAM itu, jalur lahar atau sungai buatan itu bakal tetap berisi air dengan ketinggian sekitar enam meter dengan lebar sekitar 100 meter sepanjang 2,5 kilometer.
Pembangunan jalur lahar atau sungai buatan ini didanai khusus oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat. (*)