Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM - Meski nama Susi Pudjiastuti kembali menggema, ternyata pemerintah menujuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
Bahkan, nama Susi Pudjiastuti menjadi perbincangan hingga trending topic di Twitter setelah penangkapan Edhy Prabowo.
Seperti diketahui, Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada hari Rabu (25/11/2020) menyusul kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Tersandung kasus korupsi, Edhy Prabowo ini menyampaikan permintaan maafnya.
Edhy Prabowo juga menyatakan mundur dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Ketua Umum Partai Gerindra.
"Nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sedang berjalan," kata Edhy Prabowo, seperti dikutip dari Kompas.com.
"Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya, saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum," ujar Edhy Prabowo.
Mundurnya Edhy Prabowo membuat kekosongan di jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Terkait itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan respons.
Pihaknya mengeluarkan surat penunjukan untuk mengisi kekosongan tersebut.
Dikutip dari Kompas.tv, Pratikno menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggantikan Edhi Prabowo.
Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membenarkan informasi terkait ihwal penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim ini.
“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden (Jokowi) berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP Ad Interim,” kata Jodi saat dikonfirmasi pada Rabu (25/11/2020).
Baca juga: Resmi Jadi Tersangka & Kenakan Rompi Orange, Edhy Prabowo: Ini Adalah Kecelakaan yang Terjadi
Penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan juga disampaikan lewat Surat Edaran No : B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian petikan surat edaran tersebut.
Edhy Prabowo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu malam.
Ia diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
"KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2020) malam pukul 23.45 WIB.
Selain Edhy, enam tersangka lainnya yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata, dan seorang bernama Amiril Mukminin.
Mereka ditetapkan sebagai penerima suap.
Kemudian, seorang tersangka lagi bernama Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito disangkakan sebagai pemberi suap.
Para tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Adapun tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Susi Pudjiastuti Trending Topic: Bu, Gak Mau Comeback Jadi Menteri?
Susi Trending Topic
'Bu Susi' sempat menjadi trending topic di Twitter, Rabu (25/11/2020) siang.
Bu Susi yang dimaksud oleh cuitan para warganet itu tiada lain adalah sosok pengusaha yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Nama Susi Pudjiastuti kembali menggema di jagat maya menyusul ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, pada Rabu (25/11/2020) dini hari.
Seperti diketahui, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat pulang dari lawatan ke Amerika Serikat.
Penangkapan terhadap orang dekat Prabowo Subianto itu disebut-sebut terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster.
Seperti dilansir dari TribunJakarta.com, sebagian besar netizen di Twitter mendesak Susi Pudjiastuti kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengantikan Edhy Prabowo.
Pasalnya berbeda dengan Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti saat masih menjabat sebagai menteri ia melarang keras ekspor benih lobster.
"Bu susi jadi menteri kkp lagi dong bu, plaesssssss"
"bu udah prepare jadi menteri lagi belum? bapak belum calling kah?"
"Kembali lah bu.. Indonesia butuh ibu"
"Bu gak mau comeback jd mentri lagi?"
Lantas bagaimanakah reaksi Susi Pudjiastuti menanggapi desakan netizen?
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 itu tak menanggapi dengan serius permintaan netizen.
Susi Pudjiastuti memilih untuk me-retweet berita-berita online soal ekspor benih lobster.
Tak cuma itu Susi Pudjiastuti juga terlihat me-retweet sebuah meme yang berhasil mengocok perut siapa saja yang melihatnya.
Di meme tersebut, tampak Susi Pudjiastuti sedang menelepon seseorang di atas sebuah kapal cepat.
Meme itu juga disertai dengan tulisan yang menjelaskan saat ini Susi Pudjiastuti sedang sibuk dan tak dapat diganggu.
"Tolong bilang saya sedang sibuk tidak bisa diganggu"
Ekspor Lobster Dilarang di Masa Susi
Untuk diketahui, ekspor lobster sempat dilarang di era Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti.
Setelah tak lagi jadi menteri, Susi dalam beberapa kesempatan juga melontarkan kritiknya lantaran regulasi tata niaga lobster diutak-atik Edhy Prabowo.
Menurut Susi, ekspor benih lobster hanya merugikan Indonesia, terutama nelayan kecil. Ini karena benih lobster memiliki nilai ekonomi rendah dan hanya menguntungkan negara tetangga seperti Vietnam.
"Sekarang diwacanakan, pengambil bibit nanti ambil apa kalau tidak ambil bibit? Ya lucu, ya masa di laut itu isinya cuma bibit lobster? Adanya bibit karena ada emak lobster. Lobster besar inilah yang ditangkap, jangan bibitnya," kata Susi dalam sebuah diskusi daring, 23 Juli 2020.
Susi justru merasa khawatir bila bibit lobster diambil, nelayan kecil justru tak lagi mendapat uang dari menangkap lobster ukuran konsumsi.
Diketahui, menangkap lobster kerap dilakukan nelayan kecil karena penangkapannya yang mudah.
"Kalau tidak bisa menangkap bibit, (nelayan) tidak bisa menangkap yang lain? Oh, bisa. Itu ribuan jenis ikan ada di laut. Tangkap (lobster) yang ukuran 200 gram, atau paling tidak 100 gram," tutur Susi.
Tak perlu memakai kapal besar, lobster bisa ditangkap hanya dengan bekal jermal ataupun ban dalam mobil dan kertas berwarna terang.
Harga lobster ukuran konsumsi biasanya mencapai ratusan ribu tergantung dari jenis dan ukuran.
"Kita pakai akal sehat saja. Kenapa kita mesti menghidupi Vietnam? Lucu buat saya. Saya percaya negara wajib melindungi SDA untuk kemaslahatan masyarakat. Indonesia akan jadi negara besar kalau lautnya bisa dikelola dengan baik," ucap Susi. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnewsmaker.com dengan judul Bukan Susi, Jokowi Tunjuk Luhut untuk Isi Kekosongan Menteri KKP Edhy Prabowo yang Ditangkap KPK