Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) berkolaborasi dengan Huawei Indonesia menggelar lokakarya yang mengusung tema ‘Peran Honeynet Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)’.
Lokakarya yang digelar di Bali pada Rabu 20 Januari 2021 ini merupakan bagian dari Honeynet Project, program penuh komitmen BSSN guna memperkuat ketahanan nasional, serta untuk meningkatkan kapabilitas aparat Pemda di bidang keamanan siber yang makin dibutuhkan seiring dengan penerapan SPBE sebagai bagian dari transformasi digital untuk peningkatan kompetensi bangsa dan negara.
Lokakarya ini menghadirkan Deputi I Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto, S.I.K., M.H., Direktur Deteksi Ancaman BSSN Dr. Sulistyo, Vice President Public Affairs and Communications Huawei Indonesia, Ken Qi dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Wayan Suarjana sebagai pembicara utama.
Terkait dengan kebutuhan edukasi yang bersifat teknis, selain digelar secara daring, lokakarya juga diselenggarakan secara luring dengan jumlah peserta terbatas dan secara tegas mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan.
Irjen Pol. Dono Indarto, S.I.K., M.H., mengatakan keamanan siber telah menjadi isu penting seiring dengan tingginya penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mendorong peningkatan frekuensi ancaman serta serangan siber.
Baca juga: Dituduh Terafiliasi dengan Militer China, Xiaomi Masuk Daftar Hitam AS Susul Huawei
Baca juga: Resmi Masuk Indonesia, Ini Harga dan Spesifikasi Huawei Nova 7
Baca juga: Provinsi Bali dan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama
Ia juga mengingatkan bahwa keamanan siber menjadi tanggung jawab seluruh komponen, baik pemerintah, pihak swasta, akademia maupun publik, mengingat potensi terjadinya ancaman siber makin meningkat sehingga diperlukan keseriusan dan kepedulian semua pihak dalam menyikapinya.
Berdasarkan data hasil pemantauan layanan Honeynet BSSN sepanjang tahun 2020 yang tersebar di 71 titik yang meliputi sektor Pemerintah, IIKN dan akademik, telah terjadi 246.432.010 serangan siber dan 190.599 serangan malware.
Oleh karena itu, untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dan optimalisasi keamanannya, diperlukan kemampuan mengelola keamanan informasi untuk meminimalkan dampak risiko keamanan informasi seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.
Irjen Pol. Dono Indarto, S.I.K., M.H., juga menjelaskan bahwa faktor keamanan informasi adalah salah satu fokus penting dalam penyelenggaraan SPBE.
Standar keamanan SPBE sendiri meliputi standar keamanan Aplikasi, Pusat Data Nasional, Data dan Informasi, Sistem Penghubung Layanan dan Keamanan Jaringan.
"Inilah yang mendasari komitmen kuat BSSN dalam terus berupaya meningkatkan kualitas SDM siber di lingkungan Pemerintah, baik pusat maupun daerah guna memperkecil kemungkinan gangguan keamanan informasi pada penyelenggaraan SPBE. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Huawei Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini," ujar Irjen Pol. Dono Indarto, S.I.K., M.H.
Sementara itu, Vice President Public Affairs and Communications Huawei Indonesia, Ken Qi dalam sambutannya mengatakan bahwa kebutuhan akan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan keniscayaan di era yang serba terkoneksi secara digital, memiliki peran strategis dan krusial, dan perlu mendapatkan dukungan yang kuat dan penuh komitmen baik dari sisi infrastruktur, keamanan, maupun kompetensi SDM.
Ia menjelaskan, sebagai pengembang solusi TIK dunia, Huawei memahami bahwa SPBE mampu menjadi fondasi kuat berjalannya tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, tepercaya, dan memiliki kredibilitas.
Dalam konteks pandemi, SPBE juga dapat diandalkan untuk mengelola informasi akurat terkait upaya-upaya pemulihan bersama.