Baca tanpa iklan
Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno berencana untuk berkantor di Bali.
Hal ini dilakukan sebagai upaya melihat langsung dampak pandemi Covid-19 yang menghantam pariwisata di Pulau Dewata.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana menilai, rencana dari Menparekraf RI yang ingin berkantor di Bali sudah tepat.
"Sudah sesuai, karena background-nya businessman, wajar kalau beliau seperti itu," kata Agung Partha saat dihubungi awak media dari Denpasar, Senin, 25 Januari 2021.
Lalu dengan berkantor di Bali, seberapa pengaruhnya terhadap industri pariwisata Bali?
Menurut Agung Partha, hal itu tergantung dari banyak hal.
Namun yang pasti, kasus Covid-19 di Bali harus diturunkan supaya orang percaya untuk datang ke Bali.
Meskipun kasus Covid-19 tidak menurun, dirinya menilai tidak akan percuma jika Menparekraf RI berkantor di Bali.
Menurut Agung Partha, dengan berkantor di Bali, Sandiaga bisa berdiskusi langsung dengan para pelaku pariwisata.
"Justru penting sekali. Lebih bagus beliau berkantor di sini daripada di Jakarta. Bisa diskusi langsung supaya arah recovery (pariwisata Bali) efektif," jelasnya.
Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Bakal Ngantor di Bali, Ingin Rasakan Geliat Pemulihan Pariwisata Bali
Diberitakan Tribun Bali sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut dirinya ingin berkantor di Bali.
Hal itu untuk melihat dan merasakan langsung pemulihan pariwisata Pulau Dewata.
“Berkantor di Bali paling tidak sebulan sekali beberapa hari. Ini berkantor benar ya, bukan berkunjung, tapi berkantor," kata Sandiaga. Hal itu diungkapkan Sandiaga dalam webinar bertajuk “Merajut Tali Gagasan Bali Kembali dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Keberlangsungan Pariwisata di Bali 2021”, Sabtu 23 Januari 2021.
Berdasarkan keterangan pers yang diberikan oleh Kemenparekraf, Minggu 24 Januari 2021, dengan berkantor di Bali, Sandiaga akan merasakan geliat dari segi perhatian, tambahan kebijakan, serta kemampuannya menyampaikan pemulihan pariwisata Bali kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Saat ini, inisiatif tersebut tengah dikaji secara komprehensif.
Menurut Sandiaga, berkantor di Bali sangat diperlukan karena berkaitan dengan prinsipnya yang percaya jika melihat, mendengar, dan merasakan langsung.
“Ini kita sedang coba finalkan agar perhatian ini, seeing is believing. Kalau cuma ngomong-ngomong dari Jakarta, enggak ada di Bali, pasti enggak akan punya kredibilitas,” jelasnya.
Sandiaga melanjutkan, berkantor di Bali juga dapat membuka ruang diskusi antara dirinya dengan pelaku usaha atau pemerhati sosial seperti Niluh Putu Ary Pertami Djelantik yang akrab disapa Mbok Niluh.
“Saya sangat menikmati kalau kita langsung mendengar tanpa ada laporan dari staf Kemenparekraf yang ‘asal bapak senang’,” ujarnya.
Baca juga: Menparekraf Sandiaga Targetkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara hingga 7 Juta pada 2021, Bisakah?
Kendati demikian, keputusan berkantor di Bali tidak akan diambil secara sepihak.
Sandiaga berharap pihaknya mendapat masukan dari para pemangku kepentingan terkait soal gagasan tersebut.
Dalam diskusi virtual yang dihadiri Sandiaga, turut juga hadir Gubernur Bali I Wayan Koster dan Kepala Pusat Pengkajian Ekowisata Universitas Warmadewa Prof. Dr. Aron Meko Mbete.
Ada juga Mbok Niluh, Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handoko Budhisedjati, dan Ketua DPD Vox Point Indonesia Yoseph Gede Sutmasa.
Saat ini, pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir setahun di Indonesia. Hal tersebut memberi dampak langsung terhadap sektor pariwisata Nusantara, khususnya di Bali.
Sebanyak lebih dari 80 persen masyarakat di sana yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut berduka.
Sebab, mereka kehilangan pendapatan akibat ditutupnya akses hingga langkanya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. (*)